KALAMANTHANA, Nunukan – Dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) se-Kalimantan di jakarta, Senin, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyerukan seluruh gubernur se-Kalimantan untuk merapatkan barisan mengawal proses pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di pulau itu.
“Saya siap menjadi barisan paling depan untuk memperkuat Pulau Kalimantan jika seluruh gubernur di Kalimantan ini mau bersinergi mengawal proses pembangunan,” ujar Irianto Lambrie.
Menurutnya, masalah perlindungan hukum bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara menjadi perhatiannya karena rawan berurusan dengan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Sesuai ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan seorang pegawai atau aparatur sipil negara baru bisa ditetapkan sebagai tersangka jika ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya kerugian negara yang ditimbulkan.
“Harus ada perlindungan hukum yang terhadap seorang aparatur negara,” tegas dia seraya menambahkan, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan saat ini harus segera dibenahi.
Irianto mengajak seluruh gubernur se-Kalimantan menyuarakan pembenahan perlindungan hukum melalui keputusan bersama agar seluruh kepala daerah dapat tenang menyelenggarakan pembangunan pemerintahan.
Gubernur Kaltara itu juga menyinggung terkait mahalnya biaya koordinasi pemerintah daerah dengan pusat sehingga perlu juga dibenahi dengan tujuan penghematan anggaran.
“Jika ingin dibenahi, maka harus kita lakukan secara konsisten agar kita bisa menghemat anggaran,” ujar Irianto Lambrie.
Discussion about this post