KALAMANTHANA, Sampit – Masyarakat Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah kecewa dengan DPRD dan pemerintah daerah terkait belum adanya solusi permasalahan dengan PT Bangkitgiat Usaha Mandiri.
“Sejak rapat dengar pendapat, hingga belum adanya solusi saat ini. Sudah jelas kelihatan DPRD dan pemerintah daerah lebih berpihak kepada PT BUM. Padahal saat rapat dengar pendapat jelas-jelas terungkap apa saja pelanggaran aturan yang dilakukan perusahaan itu,” kata Ketua Forum Bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Kotawaringin Timur (Kotim) Audy Valent di Sampit, Minggu (1/5/2016).
Konflik antara masyarakat Desa Tumbang Kalang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT BUM dibahas di DPRD Kotawaringin Timur pada Senin (25/4/2016), dipimpin Wakil Ketua DPRD, Parimus. Ratusan warga hadir sambil melakukan aksi damai. Rapat itu juga dihadiri jajaran manajemen PT BUM dan pemerintah daerah dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan, Sugiannoor.
Saat itu rapat memutuskan memberi waktu tiga hari kepada PT BUM untuk menjawab tuntutan-tuntutan yang disampaikan warga, khususnya terkait penyediaan plasma yang memang sudah seharusnya menjadi kewajiban perusahaan.
Namun Audy yang mendampingi masyarakat Desa Tumbang Kalang sangat kecewa karena ketika mereka menagih janji dan kejelasan itu ke DPRD pada Kamis (28/4/2016), tak ada satupun anggota dewan maupun wakil pemerintah daerah yang menemui mereka. Lebih parah lagi, para anggota daerah pemilihan V yang saat pemilu lalu dipilih oleh masyarakat setempat, juga tidak ada muncul.
“Ketidakhadiran dewan jadi pengingkaran dan penghianatan rakyat. Apa karena PT BUM milik salah satu anggota DPR pusat sehingga DPRD dan pemerintah daerah jadi ciut nyalinya? Sejak awal saya curiga Ini konspirasi tingkat tinggi dan sudah didesain supaya hasilnya jadi tidak jelas seperti ini. Terbukti saat rapat dengar pendapat pun pemkab lebih membela perusahaan,” tandas Audy. (ant/ama)
Discussion about this post