KALAMANTHANA, Pontianak – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar mencatat realisasi penyaluran APBN 2016 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran hingga 9 Mei sebesar Rp1,92 triliun atau sebesar 20,9 persen dari pagu Rp9,1 triliun.
“Realisasi atau penyaluran dana di tahun ini lumayan baik dibandingkan tahun sebelumnya karena jauh-jauh hari Presiden mendorong pada awal tahun semua proyek sudah ditender. Setelah tahun berjalan ini sudah terserap,” ujar Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar Supendi di Pontianak, Selasa.
Supendi merincikan untuk belanja pegawai sebesar 34 persen dengan pagu dana sebesar Rp2,96 triliun dan terserap Rp1,02 triliun. Kemudian belanja barang 16,9 persen dari pagu Rp3,49 triliun dan terealisasi Rp589,1 miliar. Selanjutnya untuk belanja modal 11,4 persen dari pagu dan Rp2,69 triliun dan realisasi hanya Rp300,8 miliar.
“Belanja bantuan sosial saja yang sama sekali belum terealisasi dari pagu anggaran Rp23,1 miliar,” terangnya.
Supendi menambahkan untuk anggaran yang ditransfer ke daerah sendiri dari total yang ditargetkan dan disalurkan ke seluruh Kalbar sebesar Rp19,1 triliun. Hingga sekarang anggaran yang sudah direalisasikan sebesar Rp6,63 triliun atau 3,3 persen.
“Untuk dana desa saya belum mendapatkan datanya. Namun seharusnya sudah ada realisasi karena masuk bulan Mei. Untuk dana desa pagu anggarannya Rp1,2 triliun dan saya yakin 40 persen sudah ditransferkan,” kata dia.
Dipaparkannya pula, untuk dana alokasi umum sendiri yang sudah disalurkan sebesar 41, 4 persen dari pagu anggaran senilai Rp11,6 triliun atau sudah ditransfer Rp4,8 triliun.
Sementara untuk dana bagi hasil sudah ditransfer 23,23 persen dari pagu anggaran Rp 797 miliar dan realisasinya Rp185,8 miliar.
“Sedangkan dana alokasi khusus sudah ditransferkan 12,2 persen dari target Rp2,7 triliun dan realisasinya Rp336 miliar. Kemudian dana insentif daerah sudah ditransfer sebesar 66,9 persen dari pagu anggaran sebanyak Rp74,7 miliar dan realisasinya Rp50 miliar,”katanya.
Supendi menerangkan, kendati target penyerapan anggaran melebihi target triwulan I, namun dalam penerimaan daerahnya pemerintah provinsi masih selisih dari belanja yang dikeluarkan.
“Selama ini Kalbar memang defisit, rencana disalurkan itu Rp28,8 triliun. Sementara penerimaannya tidak sampai segitu. Alhasilnya Pemprov Kalbar ditopang atau subsidi daerah lain seluruh se-Indonesia,” ungkap dia. (ant/akm)
Discussion about this post