KALAMANTHANA, Kuala Pembuang – Langkah Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, untuk mengurangi jumlah tenaga honorer mendapat dukungan dari DPRD setempat. Evaluasi dan pengurangan, menurut mereka, harus berlandaskan data yang akurat.
Karena itulah, DPRD meminta Pemkab Seruyan untuk segera melakukan evaluasi jumlah tenaga honorer yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten tersebut.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hendaknya dapat mengevaluasi jumlah honorer kalau memang jumlahnya sudah berlebihan,” kata Anggota DPRD Seruyan Bejo Riyanto di Kuala Pembuang, Sabtu (28/5/2016).
Ia mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan data jumlah honorer yang ada di Pemkab dengan jumlah honorer yang benar-benar bekerja di setiap instansi.
“Pemkab harus punya data yang akurat tentang jumlah tenaga honorer agar tidak terjadi penyimpangan. Misalnya tenaga honorer itu ada namanya saja, tapi di lapangan tidak ada orangnya,” katanya.
Dengan data yang akurat, wakil rakyat atau masyarakat di Seruyan dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas kinerja honorer. Dari data itu juga bisa dievaluasi apakah tenaga honorer tersebut sudah bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
Politisi PAN ini menambahkan, selain mengevaluasi data honorer, Pemkab juga harus mengubah sistem rekrut honorer yang saat ini dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan menerapkan sistem rekrut honorer satu pintu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Ke depan, kalau rekrut tenaga honorer diperlukan, maka rekrutnya cukup melalui BKD saja agar lebih tertib,” katanya. (ant/akm)
Discussion about this post