KALAMANTHANA, Kuala Pembuang – Rencana pengurangan tenaga honorer di Pemkab Seruyan, Kalimantan Tengah, mendapat sorotan dari Wakil Bupati Yulhaidir. Dia malah mempertanyakan kenapa harus ada pengurangan honorer tersebut.
Yulhaidir meminta pengelolaan keuangan pemerintahan tidak bisa disamakan dengan keuangan perusahaan. Kalau masalah ini menyangkut anggaran, maka di pemerintahan anggaran yang dikeluarkan adalah untuk kepentingan dan hajat orang banyak.
“Kalau semua bisa dipertanggungjawabkan, kenapa harus ada pengurangan (tenaga) honorer?” katanya mempertanyakan.
Karena itu, menurutnya, alangkah baiknya jika rencana pengurangan tenaga honorer itu dipikirkan ulang. Perlu juga dipikirkan bagaimana setelah honorer tersebut setelah tidak bekerja di pemerintahan. Jangan sampai mereka malah menambah daftar panjang pengangguran.
“Carikan solusinya terlebih dulu sebelum dampaknya muncul. Tapi, soal pengurangan honorer di lingkungan Pemkab, saya tetap tidak setuju,” ucapnya.
Sebelumnya, anggota DPRD mendukung akan pengurangan honorer dan meminta Pemkab Seruyan untuk segera melakukan evaluasi jumlah tenaga honorer yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten tersebut.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hendaknya dapat mengevaluasi jumlah honorer kalau memang jumlahnya sudah berlebihan,” kata Anggota DPRD Seruyan Bejo Riyanto di Kuala Pembuang, Sabtu (28/5/2016).
Menurut Sekda Haryono, kondisi yang eksisting, tenaga honorer di lingkup Pemkab Seruyan sudah mencapai 2.600 orang. Angka itu, menurutnya, sudah berlebihan. Sebab, kebutuhan honorer yang ideal adalah sekitar 1.500 orang.
“Sesuai dengan rekomendasi DPRD, kita diminta untuk mengurangi jumlah tenaga honorer yang ada di SKPD,” katanya. (joe)
Discussion about this post