KALAMANTHANA, Kuala Pembuang – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, mempertanyakan komitmen pemerintah kabupaten setempat terkait rasionalisasi anggaran yang harusnya digunakan sesuai kesepakatan bersama sebelumnya.
“Anggaran pemerintah Kabupaten Seruyan mengalami defisit, dan kita sepakat untuk melakukan rasionalisasi anggaran dengan menghilangkan kegiatan yang dianggap tidak perlu. Tapi, kegiatan yang disepakati hilang masih ada yang dilaksanakan,” kata Anggota DPRD Seruyan Khairil Yadi di Kuala Pembuang, Selasa (26/7/2016).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyebutkan, kegiatan yang sepakat dihilangkan namun tetap dilaksanakan adalah proyek pengerukan pasir untuk melanjutkan pembangunan bundaran di Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seruyan dengan nilai Rp1,2 miliar.
Selain itu, banyaknya proyek yang tidak jelas peruntukannya juga masih banyak ditemukan di lapangan, seperti pembangunan pagar kuburan di salah satu kecamatan, namun kuburannya tidak ada.
Hal ini sebetulnya tidak boleh terjadi, apalagi menggunakan anggaran yang sebelumnya disepakati peruntukannya. Ini yang seharusnya dihindari pemerintah dalam penggunaan anggaran. Semua anggaran harus dimanfaatkan sesuai kesepakatan bersama.
Selain itu, pemerintah juga belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai defisit anggaran sebesar 9,5 persen, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan maksimal defisit anggaran pemerintah daerah hanya sebesar 6 persen.
“Itu sudah melanggar aturan, sekarang dasar dari defisit 9,5 persen itu apa. Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap keuangan daerah sudah keluar, tapi sampai sekarang kita belum tahu kenapa anggaran bisa defisit. Inilah yang ingin kita pertanyakan, termasuk masalah komitmen pemerintah dalam melaksanakan rasionalisasi anggaran,” katanya. (ant/rio)
Discussion about this post