KALAMANTHANA, Palangka Raya – Komisi C DPRD Kalimantan Tengah mendesak Gubernur Sugianto Sabran segera memberikan kepastian terhadap pemerintah kabupaten/kota terkait kewenangan pengelolaan pendidikan setingkat SMA/SMK.
Desakan ini, kata Ketua Komisi C DPRD Kalteng Syamsul Hadi di Palangka Raya, Jumat (29/7/2016), karena pemerintah kabupaten/kota bingung dan terus menanyakan kejelasan pengelolaan pendidikan SMA/SMK tersebut.
“Ketidakpastian tersebut berdampak pada pembahasan anggaran di tingkat povinsi maupun kabupaten/kota yang berkaitan dengan pendidikan. Ini yang membuat kabupaten/kota bingung,” tambahnya.
Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pengalihan kewenangan pendidikan, maka pengelolaan SMA/SMK sepenuhnya kewenangan provinsi. Namun, adanya gugatan asosiasi pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia (APKSI) atas UU no.23/2014 tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Syamsul mengatakan permasalahannya adalah MK sampai sekarang belum menerbitkan salinan keputusan terkait diterimanya gugatan APKSI itu. Alhasil, sampai sekarang belum ada kepastian apakah kewenangan pengelolaan SMA/SMK masih tetap di kabupaten/kota atau ke provinsi.
“Apabila kewenangan pengelolaan pendidikan diserahkan ke provinsi, maka pemerintah kabupaten/kota tidak perlu menyediakan dana. Namun, jika sebaliknya pengelolaan tetap di kabupaten/kota maka harus disediakan,” ujarnya.
Syamsul pun mengusulkan kepada Pemprov Kalteng, khususnya Gubernur Sugianto Sabran agar menanyakan kepada Pemerintah Pusat terkait kepastian pengelolaan pendidikan SMA/SMK.
“Kalau tidak segera dilakukan, maka kabupaten/kota akan terus kebingunan dengan pengelolaan pendidikan SMA/SMK ini. Kita yang membidangi pendidikan mengharapkan segera ada kepastianlah,” ujarnya. (ant/rio)
Discussion about this post