KALAMANTHANA, Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mustaqim MZ lebih memilih kebijakan rasionalisasi untuk menyeimbangkan kondisi keuangan daerah yang sedang defisit, seiring pendapatan yang semakin menurun.
“Upaya rasionalisasi yang dilakukan itu bisa pengurangan kegiatan dan honorer (tenaga harian lepas) untuk mengatasi semakin merosotnya kondisi kas daerah,” kata Mustaqim di Penajam, Selasa (6/9/2016).
Menurut ia, upaya pengurangan sejumlah kegiatan yang tidak prioritas dan tenaga honorer lebih realistis dilakukan pemerintah daerah dibanding meminjam dana kepada pihak ketiga.
“Kalau meminjam dana, pemerintah daerah harus membayar utang dan bunga pinjaman. Itu akan membebani keuangan daerah ke depan, apalagi jika kondisi keuangan belum stabil,” jelasnya.
Mustaqim menegaskan harus ada berbagai penyesuaian antara kemampuan anggaran dengan jumlah kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah, agar beban kas daerah tidak semakin berat.
“Kondisi ini diprediksi akan terus terjadi selama harga minyak dunia masih murah, sehingga pemerintah daerah harus mampu seimbangkan keuangan,” ujarnya.
Namun, lanjut Wabup, kebijakan pengurangan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bisa dilakukan dengan serta merta, mengingat jumlahnya sudah cukup banyak.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat jumlah tenaga harian lepas atau honorer hingga saat ini mencapai 3.400 hingga 3.600 orang, hampir mendekati jumlah pegawai negeri sipil.
APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2016 mengalami defisit sekitar Rp393 miliar sebagai imbas menurunnya penerimaan dana transfer serta dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat.
Sementara pada 2017, kekuatan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara diperkirakan mengalami penurunan sekitar Rp400 miliar menjadi lebih kurang Rp1,03 triliun. (ant/rio)
Discussion about this post