KALAMANTHANA, Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2015 Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Mereka mewarnainya dengan 10 catatan.
Dalam penyampaian pendapat akhirnya pada rapat paripurna IV masa sidang III tahun 2016 di Aula Rapat Paripurna DPRD Barut, pandangan akhir itu disampaikan langsung Ketua Fraksi PDIP, Sunario.
“Selama situasi yang terjadi, selama pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2015 bersama tim anggaran pemerintah daerah, ada hal-hal krusial yang perlu digali lebih mendalam dan detil oleh DPRD. Atas itu, kami memberikan 10 poin sebagai catatan,” katanya.
Adapun ke-10 catatan itu terdiri dari perlunya penegakan peraturan dan pedoman pada unit layanan pengaduan; pengelolaan dana cadangan APBD 2015 kurang tepat hingga berubah menjadi potensi masalah; perlunya meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan proyek-proyek fisik; perlunya penambahan program-program prorakyat miskin utamanya di desa-desa; perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia (IPM).
Kemudian, perlunya kebangkitan ekonomi kerakyatan yang belum terlihat jelas; reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik belum dijalankan dengan baik dan benar; peningkatan daya pikir, daya saing, daya olah, daya inovasi, dan daya kreativitas pimpinan SKPD untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD); meminimalkan konflik kepentingan dalam rangka menjalankan amanah rakyat; dan menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2015 secara teknis administratif.
“Apalagi dapat dikukuhkan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Secara teknis operasional di lapangan masih banyak yang perlu diperbaiki,” katanya.
Dengan berbagai petimbangan serta catatan yang jadi bagian tak terpisahkan, maka Fraksi PDIP, menurutnya, menyatakan menerima dengan catatan terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015. (atr)
Discussion about this post