KALAMANTHANA, Putussibau – Jk, aparatur sipil negara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Kapuas Hulu yang dituding berupaya melakukan pungutan liar penentuan proyek, membantah.
Kj membantah adanya penyetoran dana untuk mendapatkan paket proyek di dinas tempatnya bekerja. “Dana untuk itu tidak ada. Prosedur dari PPK hanya menyarankan nama-nama, penunjukan itu dari kepala dinas,” kata Kj.
Selain itu, Kj juga membantah jika ada transaksi jual beli paket hingga membuat kuitansi penyetoran. Untuk itu, Kj mengatakan dirinya siap jika menempuh jalur hukum.
“Saya ini hanya dapat data (paket proyek) dari Pak Rasyid namanya ini-ini, dan itu hanya 12 paket. Penentuan nama itu dari pimpinan tertinggi di sini (Kepala Dinas), saya hanya mengajukan nama. Tidak pernah juga saya buat kuitansi penyetoran dana untuk paket itu,” kata Kj.
Rasyid sendiri mengakui paket proyek memang ada. Tapi, dia menyebutkan itu hanya belasan paket saja. Dari seluruh paket tersebut, yang diatur stafnya sebanyak tujuh sampai delapan paket saja.
“Soal paket tahun ini saya angkat tangan. Nanti kalau perlu dicek satu-satu dan pemeriksaan saya bawa wartawan. Kegiatan yang ‘sangsut’ (bermasalah) di bidang pangan, yang lain mulus. Kalau memang ada yang setor-setor, lapor saja ke polisi, supaya jera,” kata Rasyid.
Persoalan tersebut mencuat setelah menjadi pembicaraan sejumlah kontraktor dan salah satu korban berinisial Od yang merupakan kontraktor melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dispertanak.
Oknum ASN berinisial Kj yang dituding menjadi oknum penjual paket proyek tahun 2016 di Dispertanak Kapuas Hulu, untuk mendapatkan paket proyek para kontraktor harus menyetor dana dengan jumlah bervariasi. Meski sudah disetorkan, malah ada yang tidak mendapatkan paket tersebut. Od yang mengaku sudah menyetorkan sebesar Rp20 juta, namun tidak juga mendapat jatah paket.
Od mengatakan Kamis, kasus tersebut sudah disampaikan langsung kepada Dispertanak Kapuas Hulu, Abdurrasyid. Od menegaskan dirinya sudah menyetor dana Rp20 juta, dana tersebut untuk mengambil proyek dari dana alokasi khusus (DAK).
“Waktu itu alasannya untuk mendapatkan kegiatan di DAK. Dana yang diberikan Rp20 juta tersebut,” ungkap Od, di hadapan Kepala Dispertanak.
Namun dana tersebut dikembalikan oleh Kj, tetapi jumlahnya tidak utuh baru Rp15 juta. “Dana tersebut ada dikembalikan lewat teman saya, tapi baru Rp15 juta, sisanya belum,” ungkap Od. (ant/akm)
Discussion about this post