KALAMANTHANA, Kuala Pembuang – Lumbung Informasi Rakyat (Lira) mencium ada yang tak sehat pada proses lelang proyek yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Menurut mereka, lelang tak sepenuhnya mengacu Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
“Persoalan ini sebenarnya sudah sangat meresahkan masyarakat, terutama pengusaha atau kontraktor yang mengikuti lelang. Hanya saja tidak pernah diungkap ke publik,” kata Ketua Lira Seruyan Marianto HS di Kuala Pembuang, Minggu (2/10/2016).
Ia menjelaskan, tidak sehatnya persaingan dalam proses lelang proyek terlihat dari kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terindikasi melakukan persekongkolan dengan mengarahkan kemenangan proses lelang pada salah satu rekanan.
“Kalau kita amati dengan teliti, masalah penyimpangan dan unsur persekongkolan ini akan terlihat sangat jelas dalam pelelangan yang terjadi di Seruyan,” katanya.
Pada beberapa lelang proyek, Pokja ULP yang harusnya bersikap netral dalam mengevaluasi pelelangan justru memasukkan hal-hal yang tidak standar untuk dijadikan alasan dalam menggugurkan peserta lelang.
Dalam mengevaluasi lelang, Pokja menggugurkan peserta lelang pada evaluasi teknis khususnya pada metode pelaksanaan dalam penawaran dengan menetapkan standar ganda yang semestinya diberlakukan sama untuk setiap peserta lelang.
Seperti dalam evaluasi teknis setiap perusahaan wajib memiliki tenaga ahli yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan untuk mendapatkan undangan pembuktian, namun ternyata ada peserta lelang yang tidak dapat memenuhi syarat tetap lolos dalam evaluasi teknis dan mendapat undangan pembuktian.
“Jadi proses pelelangan selama ini banyak yang terindikasi adanya persekongkolan dengan berlindung pada aturan yang diterapkan dengan standar ganda,” katanya.
Proses lelang juga seringkali dilakukan untuk memenangkan peserta yang memiliki nilai penawaran tertinggi dari peserta lain. Padahal pekerjaan sebenarnya dapat dilaksanakan dengan anggaran yang seminimal mungkin dengan kwalitas yang sama.
“Masalahnya ini hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait agar proses pelelangan yang dilakukan pemerintah mengacu pada peraturan yang ada sehingga tidak merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah sendiri,” katanya.
Terkait masalah proses lelang, pihak ULP menegaskan bahwa proses lelang yang dilakukan selama ini sudah mengacu pada aturan yang ada. Hal ini ditunjukkan dalam jawaban-jawaban sanggah yang ditampilkan ada lama website Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Seruyan. (ant/akm)
Discussion about this post