KALAMANTHANA, Penajam – Persoalan pemalsuan absen yang kerap dilakukan pegawai negeri sipil saat apel pagi yang diutarakan Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara H. Tohar mendapat perhatian serius dari DPRD PPU. Mereka minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengambil tindakan cepat, memanfaatkan teknologi.
Ketua Komisi I DPRD PPU Fadliansyah kepada KALAMANTHANA, mengatakan persoalan pemalsuan absen PNS maupun honorer memang harus segera diatasi. “Minimal setiap kepala SKPD bisa mengambil langkah tegas untuk mengakomodir bawahannya,” kata Fadli.
Selain itu, ia mengusulkan agar BKD dapat menggunakan sistem online dalam melakukan absen pegawainya sehingga setiap hari ada laporan konkret terhadap keaktifan pegawainya tesebut.
“Sistem online tersebut menggunakan sistem print langsung. Jadi bisa masuk ke data base BKD setiap hari sehingga dengan absen yang dilakukan manual dapat dilakukan pencocokan data,” lanjutnya.
Tentu dengan melakukan verifikasi data ulang menggunakan sistem yang ada seperti halnya KTP-EL serta melakukan absen manual sebagai data penunjang lainnya. “Sebagai efek jera bagi PNS dan honorer agak taat kepada aturan yang ada maka saya harapkan dilakukan penerapan pemotongan intensif dan itu bisa dilakukan secara maksimal agar mereka jera,” tambahnya.
Seperti diberitakan beberapa media sebelumnya Sekkab PPU H. Tohar sempat mengatakan terjadinya pemalsuan absen saat apel pagi. Hal itu dikarenakan minimnya pengawasan sehingga pihaknya menginstruksikan agar tim pengawas disiplin untuk lebih mencermati jumlah absensi pegawai dan melakukan identifikasi. (hr)
Discussion about this post