KALAMANTHANA, Penajam – Keterbatasan anggaran APBD tidak mengurangi semangat Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar, untuk berbuat sesuatu mensejahterakan rakyat. Salah satunya adalah dengan membangun peternakan sapi agar masyrakat bisa sejahtera.
“Mudah-mudahan apa yang saya canangkan bisa terlaksana. Saya akan bangunkan model baru untuk mengentaskan kemiskinan. Di dalam APBD kita tahun ini sebenarnya sudah ada yaitu membangun kampung ternak langsung, sapi-sapi warga kita kumpulkan dalam satu pemukiman, kemudain di sekitarnya itu ada pengusaha yang langung berminat untuk menanam tebu dan serbung dan membangun bioetanol sehingga masyarakat miskin bisa kita pekerjakan di situ,” jelasnya.
Di sebalahnya, lanjut dia, ada kandang sapi di seperti di Trunen. Sapi-sapi yang dulu yang ditebar yaitu sapi rakyat kemudian diambil, lalu dimasukkan ke dalam kandang, kemudian kotoran sapi dikelola menjadi biogas untuk bahan bakar mesin genset penerangan. Kemudian air bersih pun dibangunkan seperti di Babulu Laut. Ini juga termasuk menjadi pelayanan publik yang banyak orang tidak tahu bahwa di PPU ini ada air baku yanag diolah kemudian langsung bisa diminum.
“Di beberapa desa di Rawa Sebakung, Kecamatan Babulu, alhamdulillah model-model seperti pelayanan publik seperti inilah yang harus kita kembangkan ke depan. Beberapa waktu lalu kita sudah menetapkan desa mantap dengan menggunakan sistem informasi teknologi (IT). Artinya untuk mengurus KTP cukup berhadapan dengan operator. Selain itu di kecamatan juga sudah ada yang dinamakan Paten (Pelayanan Terpadu Kecamatan), walaupun belum 100 persen berjalan baik pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Tetapai kita sudah memulai memberikan kemudahan kepada masyarakat yang dulunya IMB itu saya yang menandatangani,” lanjutnya.
IMB dua atau tiga tahun yang lalu belum ditandatangani oleh pejabat bupati yang lama, kini bupati yang menjabat kemudian yang menyelesaika semua itu. Ke depan sudah tidak ada persoalan lagi, cukup sampai di kecamatan. Demikian pula denga persoalan rumah sakit karena merupakan kebutuhan dasar, pelayanannya juga harus yang terbaik. Akan dicarikan aplikasi terbaik berkaitan dengan itu.
“Saya ingat ketika pertama saya hadir di PPU pada periode kedua, saya rapat dengan jajaran Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Saya menyampaikan gagasan untuk pengadaan obat. Saya kurang paham apakah gagasan saya berjalan. Jika tidak, di mana benturan dan hambatannya. Hal tersebut tidak pernah disampaikan feedback kepada saya, apa persoalannya. Dulu saya ingat betul kerjasama dengan farmasi besar atau istilah pedagang besar farmasi,” paparnya.
Yusran menggagas ada semacam beauty contest. Dengan itu Pemerintah Kabupten PPU melakukan kerja sama dalam hal pengadaan obat. Kepada instansi terkait dipersilahkan menyusun kerangka acuan kerja (KAK), farmasi silahkan titip obat di sini. Yang sudah menang beauty contest disiapkan fasilitas gedung. Saat diperlukan, obat tinggal ambil. Bulan depan atau tiga bulan kemudian pemerintah bayar.
“Saya yakin banyak farmasi yang mau. Kalau ada benturan di aturan atau ketentuan, komunikasikan. Sampikan ke saya dulu, saya akan terobos, karena ada kalanya terdapat kesalahan pada aturan. Kesalahan kita bisa perbaiki. Kita bisa berikan saran kepada pemerintah pusat. Contoh kereta api khusus itu definisinya di dalam PP adalah diperuntukkan untuk menunjang usaha pokoknya. Itu sebabanya Rusia belum bisa bergerak karena PP-nya cukup menghambat. Kita mita supaya diubah PP-nya supaya bisa untuk angkutan barang, multi purpose, bahkan bisa untuk angkutan penumpang. Alhamdulillah diterima saran kita karena memulai kereta api di Kalimantan yang seperti itu tidak bisa dilakukan seketika seperti yang ada di dalam PP. Dalam Kepmen, kalau ada aturan yang menghambat dengan cara aturan seperti itu saya bisa gunakan diskresi, saya buat perbupnya, kemudian saya bisa berargumentsi di Jakarta,” jelasnya.
Jangankan itu, tandas Yusran, kemarin dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kabupten PPU kata dia prosedurnya selalau bertele-tele, terkesan lambat. Tata ruang provinsi disusun berdarakan tata ruang kabupten, tata ruang nasional disusun berdasrkan tata ruang provinsi. Lima tahun baru selesai dan ditandatangani. Padahal direncanakan seberlum tahun kelima, begitu disahkan sudah ketinggalan zaman. Sudah tidak uptodate lagi.
“Saya suruh ubah, bagaimana kalau kita balik tetapkan dulu kawasan setrategi nasioanalnya, pemerintah pusat tinggal tetapkan, ketuk palu di pusat. Terserah siapa yang akan menjadi komandannya. Tunjukkan ke gubernur, ini kawasan strategis nasional, jangan diganggu. Selebihnya itu urusan daerah, urusan otonomi, karena memang prinsip otonomi adalah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Saya sampaikan seperti itu, jadi menteri sampai pukul-pukul kepala. Betul juga selama ini bayak pejabat yang dipenjara gara-gara tata ruang. Kalau sudah seperti itu akan jelas semua persoalannya. Misalnya kawasan setrategis nasional bidang pertanian, lahan pertanian berkelanjutan, tetapkan mana lahannya. Kawasan konservasi, kawasan cagar alam, tahura dan lain sebagainya, tetapkan secara konkret, kemudian titip kepada gubernur. Dengan demikian semua bisa terselesaikan,” tutup Yusran. (hr)
Discussion about this post