KALAMANTHANA, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, meminta pihak Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh harus transparan dalam masalah obat-obatan dan alat kesehatan yang di jamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Apalagi saat ini RSUD Muara Teweh telah menjadi Badan Layanan Umum Derah, di mana pemerintah telah memberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya,” kata anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, di Muara Teweh, Jumat (2/12/2016).
Menurut Hasrat, saat ini masih ada warga masyarakat di Barito Utara yang mengeluhkan pelayanan RSUD Muara Teweh. Saat keluarga pasien yang akan menebus obat di RSUD, namun obat yang akan ditebus tersebut tidak tersedia, dan harus menebus obat di luar rumah sakit karena ketidak tersedianannya obat yang ditanggung oleh BPJS.
“Jangan sampai terulang lagi kasus di mana masyarakat disuruh menebus obat-obatan dengan keterangan bahwa obat tersebut tidak dijamin oleh BPJS, ternyata setelah dikonfirmasi ke pihak BPJS obat tersebut dijamin oleh BPJS,” kata politisi dari Partai Amanat Nasional ini.
Dia mengharapkan keluhan-keluhan pasien berserta keluarganya, khususnya masyarakat Muara Teweh tidak terulang kembali.
Namun, kata dia, DPRD masih banyak mendengar keluhan dari masyarakat tentang kekurangan obat di BLUD Muara Teweh, masyarakat harus menebus obat diapotik lain yang tidak ditanggung oleh BPJS. Padahal pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatannya, sehingga tidak masuk kas daerah terlebih dahulu.
“Dengan menerapkan pola keuangan BLUD, pendapatan dapat digunakan untuk membeli obat-obatan yang diperlukan oleh masyarakat atau pasien,” ujar Hasrat. (ant/akm)
Discussion about this post