KALAMANTHANA, Balikpapan – Keinginan sekelompok pihak memisahkan Kecamatan Sepaku dari Kabupaten Penajam Paser Utara, tampaknya, bertepuk sebelah tangan. Salah satu penolakan muncul dari Balikpapan.
Balikpapan ikut terbawa-bawa karena salah satu kawasan di wilayah perkotaan itu disebut-sebut bakal diajak Sepaku untuk mendirikan daerah otonomi baru (DOB). Kawasan itu yakni wilayah Kilo.
Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan dapil Balikpapan Utara, Syukri Wahid tidak menyetujui ajakan rencana pembentukan DOB yang digagas oleh Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) itu.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Balikpapan ini saat dihubungi KALAMANTHANA, mengatakan membentuk suatu DOB itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Bukan hanya karena alasan pelayanan akses yang jauh.
“Tidak mudah membentuk DOB dan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jangan hanya karena alasan jauhnya akses maka dibentuklah DOB,” kata Sukri.
Dikatakan Sukri pembentukan DOB perlu adanya kajian terkait filosofi, sisiologi dan lain sebagainya dan jangan hanya sekedar wacana. “Terkait ucapan saudara saya Sariman, hal itu perlu dipikirkan lagi. Apa kajiannya sehingga ingin membentuk DOB baru? Perlu diketahui bagaimana kajian filosofinya, sosiologinya, dan lain-lain. Jangan sampai hanya sekadar wacana karena moratorium DOB belum dicabut,” katanya.
Sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan Dapil Balikpapan Utara (Balikpapan daerah Kilo) dirinya belum melihat adanya urgensi ke arah sana. Lagi pula, wilayah Balikpapan Utara, khususnya Kilo tidak berbatasan lansung dengan Sepaku, tetapi dengan Samboja di Kutai Kartanegara.
“Pemekaran itu pasti ada unsur politik. Saya sebagai anggota DPRD dapil utara belum melihat ada urgensi ke arah sana. Wilayah kita juga tidak berbatasan dengan Sepaku secara langsung. Kita berbatasan dengan Kukar (Samboja). Jika Mentawir harus ke Balikpapan dulu kalau mau ke PPU, lebih baiknya Mentawir itu gabung saja ke Balikpapan. Itupun jika memang Mentawir tidak diurus PPU dan hanya perlu mediasi dengan Gubernur dan DPRD Kaltim,” tambahnya.
Selain itu dikatakan Syukri dengan melihat revisi wilayah dan sebagainya, dan dengan hanya karena alasan berbatasan Kota Balikpapan, dia tidak menyetujui usulan DOB baru yang disuarakan oleh masyarakat Kecamatan Sepaku tersebut karena ia menilai hal itu merugikan Kota Balikpapan, khususnya Balikpapan Utara (Kilo).
“Usulan tersebut tentu merugikan Balikpapan Utara karena akan berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) kerena faktor jumlah penduduk. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendongkrak kelurahan dan desa serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagainya sedangkan di utara semua sudah kelurahan. Yang jelas saya tekankan tidak setuju untuk bergabung,” tegasnya. (hr)
Discussion about this post