KALAMANTHANA, Penajam – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih belum bersikap soal rencana full day school. Hingga saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayan belum membuat surat edaran dan masih selalu berwacana.
“Hingga saat ini Pak Menteri belum membuat surat edaran terkait full day school. Yang ada masih berwacana terus. Padahal, kita kan lembaga formal,” ujar Kepala Disdikpora PPU, Marjani kepada KALAMANTHANA di Penajam, Selasa (20/12/2016).
Dikatakan Marjani, sebagai penunjang full day school, yakni musala yang sebenarnya juga tidak harus berdiri sendiri. Tapi, FDS tak hanya membutuhkan musala, melainkan juga tak kalah pentingnya kantin. Kalau tidak ada kantin, bagaimana bisa anak-anak makan.
“FDS tidak hanya musala dan kantin. Air, lingkungan, dan jarak dengan sekolah harus diperhitungkan. Kalau sampai 7 kilometer masih bisa dianggap bisa, bagaimana dengan daerah Sotek yang jaraknya sampai 18 kilometer? Tentu tidak mungkin. Nanti ada pengawas sekolah mana saja yang memungkinkan FDS. Tapi, hingga saat ini kami belum menerima edaran dari pemerintah pusat,” lanjutnya.
Menurut ia, semua itu masih wacana, tetapi yang paling penting kesiapan guru menerima FDS. Pemerintah pusat harus memberikan rambu-rambu umum karena sekolah itu kalau SD 70 persen mempelajari karakter dan 30 persen akademik. Pertanyaannya, berapa jam di sekolah itu harus ada edarannya semua karena ada ketentuan berapa jam di sekolah.
“Seharusnya pemerintah pusat harus menentukan jadi atau tidaknya FDS. Jangan hanya wacana. Sekolah-sekolah juga butuh persiapan. Katanya di media cetak maupun elektronik ada 5.000 sekolah yang akan ditunjuk memberlakukan FDS, tapi sampai sekarang belum ada edarannya. Boleh daerah mengajukan sendiri yang tidak ditunjuk, tapi mana edaranya?” lanjutnya. (hr)
Discussion about this post