KALAMANTHANA, Penajam – Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten PPU menerima kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Kediri Jawa Timur, belum lama ini.
Rombongan kunker tersebut diketuai Wakil Ketua DPRD Kediri Arief Junaidi, yang terdiri dari ketua beserta anggota Komisi D DPRD Kediri dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan PPU dr. Arnold Wayong.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kediri Arief Junaidi menyampaikan maksud kedatangannya ke kabupaten PPU adalah untuk berkoordinasi atau bertukar informasi terkait pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
Hal ini terkait dengan kondisi yang ada saat ini dimana pemerintah sedang mengalami keterbatasan dalam hal ekonomi dan keuangan.
Menanggapi hal tersebut, dr. Arnold Wayong menyampaikan beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah PPU dalam mensiasati kondisi yang terjadi saat ini, terutama dalam melaksanakan program-program pemerintah, khususnya dalam bidang kesehatan.
“Anggaran kesehatan di PPU pada tahun 2015 bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) PPU. APBD tahun 2015 mengalokasikan dana sebesar Rp. 2.062 .410.153.337,- sedangkan untuk Dinas Kesehatan tahun 2015 adalah Rp. 80.934.964.156. Jadi presentase anggaran APBD kesehatan terhadap APBD Kab/ Kota adalah 7,06%. Dan, pada tahun 2017, APBD PPU sekitar Rp. 1.000.000.000.000, sedangkan anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 68.000.000.000,-, jadi hanya 6,8 dari APBD PPU. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga minyak, gas dan batubara,” terang Arnold.
“Namun,untungnya ada tambahan biaya dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp6 miliar untuk operasional puskesmas dan puskesmas sangat terbantu dengan DAK ini,” ujar Arnold.
Arnold juga menyampaikan bahwa pada tahun 2015 pemerintah daerah juga membuat suatu program yang dinamakan program Ambulans Desa. Jadi, di samping puskesmas memiliki ambulans, pemerintah juga membuat suatu program yang inovatif dengan ambulans desa ini. Dimana, di setiap desa dan kelurahan memiliki ambulans. Sehingga, bagi masyarakat atau warga yang sakit dan rumahnya jauh dari puskesmas, dapat menggunakan fasilitas ambulans desa tersebut, bahkan dapat diantar sekaligus ke Rumah Sakit Umum kabupaten dengan didampingi oleh petugas medis yang berada di puskesmas pembantu atau polindes di masing-masing desa.
Hal ini tentu saja sangat membantu warga sehingga dapat mengurangi sedikit beban mereka. “Selain itu, para petugas medis dan sopir dari ambulans desa tersebut juga mendapatkan gaji atau honor yang berasal dari alokasi dana desa yang ada disetiap desa. Sehingga, hal ini juga meringankan beban pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan, dan ini merupakan suatu kolaborasi ataupun inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pemerintah daerah untuk mensiasati kondisi keuangan yang terjadi saat ini,” terang Arnold. (hr)
Discussion about this post