Terus Tertunda, Kapankah Pilkades Serentak Kotim Bakal Digelar?

KALAMANTHANA, Sampit – Kapankah sesungguhnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, bakal digelar. Berkali-kali direncanakan, berkali-kali pula ditunda karena ketidaksiapan.

Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo di Sampit, Senin (23/1/2017) mengatakan, penundaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Hal ini terjadi karena kurang matangnya perencanaan dan persiapan yang dilakukan pemerintah daerah.

“Sebelumnya, Pilkades serentak ini direncanakan akan dilaksanakan pada Oktober 2016, ditunda menjadi April 2017. Sekarang pelaksanaannya ditunda lagi pada Juni 2017,” terang Handoyo.

Handoyo mengatakan, salah satu penyebab ditundanya lagi pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Kotawaringin Timur karena belum siapnya data pemilih. Hal itu terjadi karena sebagian besar masyarakat desa belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Belum terdatanya dan tidak memiliki KTP elektronik karena masyarakat desa tidak pernah melakukan rekam data kependudukan di Disdukcapil.

Kondisi itu membuat pelaksanaan Pilkades serentak di Kotawaringin Timur terpaksa harus ditunda lagi. Bahkan akibat belum adanya kepastian penyelesaian data pemilih, waktu dan tanggal pelaksanaan belum bisa ditetapkan.

Menurut Handoyo, untuk mempercepat penyelesaian data pemilih, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan layanan khusus terhadap masyarakat desa yang akan menyelenggarakan Pilkades.

Layanan khusus tersebut, yakni dengan menyediakan loket khusus di Disdukcapil bagi masyarakat yang desanya akan menyelenggarakan Pilkades serentak.

“Dengan adanya loket dan layanan khusus di Disdukcapil diharapkan dapat mempercepat penyelesaian data pemilih Pilkades serentak,” katanya.

Pilkades serentak Kotawaringin Timur, rencananya akan diikuti sebanyak 81 desa yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di daerah itu. Untuk pelaksanaan Pilkades serentak itu pemerintah daerah telah menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar dari APBD. (ant/akm)