KALAMANTHANA, Penajam – Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Jhony L Tobing menegaskan sebagai tentara nasional dan tentara pejuang, tidak boleh berpolitik praktis. Apalagi memberikan fasilitas kepada para calon kandidat, TNI harus netral.
Hal tersebut ditegaskan Pangdam saat memberikan arahan kepada sejumlah prajurit TNI, PNS, persit serta ibu persit Kodim 0913/PPU di halaman Makodim 0913/PPU , Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (26/2/2017).
“Saya hanya menekankan faktual dan aktual kita harus netral. Memang sekarang saat ini tidak ada pilkada di sini, tapi jika ada pilkada ke depan kita tidak boleh mengarahkan atau menyuruh orang lain sesuai yang kita harapkan. Bahkan PNS sekalipun ada ketentuan netralitas apalagi tentara,” kata Jhony.
Jhony menekankan agar prajurit yang ada di Kabupaten PPU agar dapat melaksanakan tugas sesuai apa yang diharapkan. Bagi prajurit Kodim PPU yang bertempat tinggal di Kota Balikpapan supaya untuk pindah ke PPU agar kerja bisa lebih maksimal.
“Tidak akan benar jika tinggal di Balikapan, tentara itu harus 24 jam siap, bagaimana jika diminta tolong oleh masyarakat. Prajurit harus tinggal di sini, entah itu seminggu sekali pulang, itu boleh. Anak istri boleh di sana, tapi kalian harus di sini, tidak tiap hari bolak balik. Kalau kalian tidak mau di sini, pindah saja. Kita pindah ke Malinau, Nunukan atau Kutai Barat. Ini pembinanaan satuan dan tantangan dan banyak yang mau ke sini,” tegas Jhony.
Kepada KALAMANTHANA pasca pemberian arahan, Pangdam mengatakan kunjungan kerja ini merupakan pengecekan, pemeriksaan ke satuan jajaran di wilayahnya. Kunker mulai hari Minggu sampai Rabu di Banjarmasin dan hari ini di Kalimantam Timur dan hari Senin rencannya akan ke Kalimantan Utara.
“Ini kegiatan yang rutin melakukan pemeriksaan kesatuan jajaran saya dan rencananya kita akan membangun Pos Pom karena saya sebagai pimpinan tidak baik kalau institusi tentara itu nyewa. Sebaiknya ditaruh di sini dulu (Kantor Makodim) sampai dengan tersedia tempat untuk membangun,” tambahnya.
Dikatakan Jhony bahwa ada tanah di samping kediaman Bupati dan itu cocok karena Pos POM hanya membutuhkan tanah sekitar 800 meter. Pihaknya akan mendirikan di sana dan sudah menyampaikan kepada orang yang akan menghibahkan tanah.
“Kita belum bisa target. Kita belum tahu hibahnya kapan, kecuali sudah ada tanahnya atau anggaranya tahun depan. Kita baru berusaha karena swadaya kita untuk pengadaan kantor itu agar semua prajurit melakukan tugasnya dengan baik. Kalau dia nyewa, (perlu) uang, uang sewanya cari sana-sini. Itu tidak benar. Kita berusaha agar prajurit bisa melakukan tugasnya dengan baik dan tentunya disiplinnya akan baik,” tutur Jhony. (hr)
Discussion about this post