KALAMANTHANA, Muara Teweh – Sehari usai kebakaran, para germo atau pemilik wisma di lokalisasi Merong, Km 3,5, Barito Utara mulai angkat bicara. Mereka berharap pemerintah tidak buru-buru menutup tempat prostitusi itu, kendati sudah ada deadline pada 2019.
“Kalau ada (PSK) yang pulang setelah kebakaran, saya tidak tahu. Tapi memang kemarin keadaannya parah. Kami masih harus mencari modal, apalagi ada bencana seperti ini. Mohon tempat ini jangan cepat-cepat ditutup. Biar kami bisa bernapas sedikit,” pinta Novi, pemilik Wisma Sedap Malam, Kamis (23/2/2017).
Seperti diketahui, lokalisasi yang juga terkenal dengan sebutan Lembah Durian itu, mengalami kebakaran hebat pada Rabu (22/2) dinihari. Akibat kebakaran, 16 wisma hangus jadi arang.
Perkiraan sementara kerugian mencapai Rp1 miliar. Angka itu terdiri bangunan dan harta benda yang tak bisa diselamatkan dari amukan api. Perkiraan itu bahkan bisa saja melampaui angka Rp1 miliar mengingat di lokalisasi seperti Lembah Durian, peredaran uang begitu kencang, termasuk “uang-uang siluman” yang masuk dan dikendalikan penghuninya.
Tak hanya korban harta, kebakaran juga menjadikan Julia sebagai korban. Wanita asal Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya itu, meninggal di dalam drum air, saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api.
Sebulan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Barito Utara Sugianto Panala Putra mengatakan, sejak beberapa tahun lalu, rencana penutupan lokalisasi Merong dicanangkan. Tetapi Pemkab Barito Utara harus merencanakan secara matang. Prosesnya dimulai dari pendataan.
Sugianto membenarkan, pemerintah pusat telah menargetkan kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan program penutupan pada 2019. “Kami terpaksa lakukan ke depan. Hanya saja, tidak sesuai dengan target tahun ini, karena persiapannya harus secara matang. Kita memindahkan manusia. Jangan sampai muncul kesan tidak manusiawi,” kata pria yang juga sedang digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil bupati ini.
Rencana penutupan yang tidak sesuai target ini, segera dilaporkan Dinas Sosial dan PMD kepada Bupati Barito Utara Nadalsyah dan Pemprov Kalteng. Laporan tersebut juga sekaligus langkah koordinasi berkaitan dengan masalah dana. Hingga kini, pemerintah pusat telah mengucurkan dana Rp5 juta bagi setiap PSK untuk program dimaksud.
Dinas Sosial dan PMD tidak bisa gegabah menutup Merong pada 2017 karena proses itu memerlukan persiapan seperti dana, sosialisasi, dan sarana-sarana. Tetapi bila ada arahan dari atas, supaya penutupan dilakukan tahun ini juga, pihak dinas selalu siap. “Sebaiknya penutupan pada 2018, sehingga persiapan benar-benar matang. Kita tidak salah melangkah,” tandasnya. (mki)
Discussion about this post