KALAMANTHANA, Muara Teweh – Keterlambatan pembayaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Barito Utara merembet ke mana-mana. Betulkah karena administrasi yang amburadul?
“Kalau dana BOS sampai terlambat cair, biasanya karena data atau Laporan Pertanggungjawaban (LPj) belum beres. Seharusnya Dinas Pendidikan di kabupaten dan provinsi ikut bertanggung jawab dan membantu dalam hal supervisi,” kata sumber dari dunia pendidikan di Muara Teweh, Sabtu (4/3/2017).
Sedangkan di laman facebook Wiwi Wera, tertulis sambil menunggu petunjuk teknis 2017, kekurangan triwulan IV 2016 akan dibayar pada triwulan I 2017. Format rekapan bagi sekolah yang kekurangan sudah diisi dan diserahkan ke Inspektorat pada 25 Februari 2017.
Informasi terakhir, katanya, tersendat-sendatnya penyaluran dana BOS di Kabupaten Barut diduga akibat administrasi buruk alias amburadul. Terbukti, ada sekolah seperti SMP Santa Maria sudah 100 persen menerima dana BOS.
Jika SMP Santa Maria sudah menerima 100 persen, lain halnya dengan SMPN 2 Muara Teweh. Mereka mendapatkan alokasi dana BOS triwulan IV sebesar Rp200 juta. Yang mereka terima baru Rp9,75 juta atau kurang dari 5 persen. Sisanya sebesar Rp190,25 juta masih mengendap di provinsi.
Kepala SMPN 2 Muara Teweh Awaludin mengatakan, dana BOS triwulan IV SMPN 2 Muara Teweh belum diterima hingga Maret 2017. Hal ini berdampak besar pada operasional sekolah, seperti kegiatan belajar mengajar dan ujian.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena dana ini tidak mencukupi untuk kegiatan operasional sekolah dan pembayaran lain-lain. Kami telah menanyakan ke pusat. Jawaban dari pusat, dana BOS telah dicairkan dan ditransfer ke provinsi,” ujar Awaludin.
Secara keseluruhan, dana BOS SMP dan sederajat di Barito Utara untuk triwulan IV tahun 2016 yang sudah turun hanya sekitar 29 persen. Atau baru sekitar Rp487,75 juta.
Dana BOS triwulan IV untuk SMP/sederajat se-Barut dialokasikan sebesar Rp1,69 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 sekolah baru menerima Rp487,75 juta. Sedangkan sisanya sebanyak Rp1,2 miliar (71 persen) masih mengendap di provinsi.
Tetapi, jika dirunut per-SMP atau sederajat, jumlah pencairan BOS akan terlihat makin mengecil. Jika dirunut per-SMP atau sederajat, jumlah pencairan BOS akan terlihat makin mengecil.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut Masdulhaq membenarkan, keterlambatan penyaluran dana BOS triwulan IV dari provinsi ke Kabupaten Barut. “Saat dikonsultasikan ke Palangkaraya, kami dapat jawaban akan dicairkan setelah Perubahan APBD,” katanya. (mki)
Discussion about this post