KALAMANTHANA, Singkawang – Ulah anggota DPRD Kota Singkawang yang minim hadir pada rapat Musrenbang 2018, mendapat sindiran menusuk dari Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Padahal, rapat ini sangat penting untuk memetakan rencana pembangunan di kabupaten tersebut.
“Awalnya, saya meminta hadirin yang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Aula Kantor Wali Kota Singkawang ini. Saya minta mengisi kursi kosong yang ada di barisan depan. Namun tidak ada yang mau maju. Rupanya, kursi kosong itu untuk anggota dewan yang terhormat, yang sangat kita sayangkan banyak tidak hadir dalam rapat sepenting ini,” ujar Cornelis saat membuka Musrenbang itu, Rabu (8/3/2017).
Menurut Cornelis, banyaknya legislator yang tidak hadir juga membuat kecewa hadirin, karena dalam penyusunan rencana pembangunan di suatu daerah harus melibatkan banyak pihak, termasuk di dalamnya anggota DPRD.
Hal itu sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan penerapan sila ke 4 Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
“Untuk itu Musrenbang penting dalam penyusunan rencana pembangunan suatu daerah agar tepat waktu, tepat sasaran dalam pelaksanaan anggaran, karena setelah Musrenbang kabupaten kota baru ke provinsi, kemudian regional, baru Musrenbang Nasional,” tuturnya.
Menurut dia, perlunya kehadiran semua leading sektor terkait agar pada kemudian hari tidak terjadi polemik antara eksekutif dan legislatif karena adanya aspirasi atau anggaran yang dianggap tidak sesuai, padahal sudah disusun secara bersama-sama dalam Musrenbang. “Jangan sampai ada lagi potong anggaran di tengah jalan,” katanya.
Potong anggaran di tengah jalan dimaksudkan Cornelis mengingat pendapatan asli daerah Kota Singkawang terbatas sehingga dalam musrenbang itu disusun sedemikian rupa secara bersama-sama sehingga alokasi yang tersedia bisa digunakan berdasarkan skala prioritas.
Dalam kesempatan itu, Cornelis menegaskan agar penyusunan anggaran harus berlandaskan ideologi Pancasila dan sesuai skala prioritas yang benar-benar diperlukan masyarakat, termasuk pembangunan sumber daya manusia.
“Jangan sampai penyusunan APBD hanya memikirkan diri sendiri atau kepentingan kelompok, tapi betul-betul untuk kepentingan masyarakat Singkawang secara keseluruhan. Selain itu dalam menyusun pembangunan juga harus berwawasan lingkungan dan green ekonomi, sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap lingkungan hidup yang mengakibatkan pemanasan global,” kata Cornelis.
Selain itu secara khusus dirinya juga mengingatkan agar Lurah dapat menyusun anggaran sendiri karena pembiayaannya langsung ditransfer dari perbendaharaan negara.
Dirinya juga menyinggung mengenai masalah aset kota Singkawang serta meminta pemerintah Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Bengkayang supaya duduk bersama karena sampai saat ini, salah satu penyebab belum mendapatkan WTP dari BPK RI terkait laporan keuangan dipicu permasalahan aset yang belum tuntas. (ant/akm)
Discussion about this post