KALAMANTHANA, Palangka Raya – Persebaran tenaga kesehatan di Kalimantan Tengah masih njomplang. Kebanyakan, tenaga kesehatan terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan amat minim di daerah pedalaman. Pemerintah Provinsi Kalteng kudu mencari solusi untuk itu.
Pemerataan tenaga kesehatan ini, menurut anggota DPRD Kalteng, Yovy Afrilliade, sangat penting. Sebab, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) masih rendah. Pada tahun 2013-2014, Kalteng baru berada di peringkat ke-23 secara nasional.
“Pemerintah tidak hanya dituntut memberi pelayanan yang maksimal terhadap jaminan kesehatan masyarakat, namun juga mampu membuat akses kesehatan terjangkau hingga ke seluruh pelosok Kalteng,” ujarnya di Palangka Raya.
Dikatakan, untuk memingkatkan layanan kesehatan, pemerintah harus memperhatikan akses sarana dan prasarana, jumlah dan meratanya tenaga kesehatan di seluruh pelosok Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalteng ini mengatakan untuk meningkatkan pelayanan kesehtan kesehatan, maka rasio anggaran kesehatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setidaknya minimal 10 persen.
“Ke-10 persen dari APBD itu pun di luar gaji tenaga kesehatan. Itu penting agar sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah juga ikut merata. Jadi, masyarakat bisa dengan cepat dilayani ketika sakit,” kata Yovy.
Pemprov Kalteng telah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Sistem Kesehatan Provinsi. Raperda tersebut bertujuan memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait kesehatan.
Anggota DPRD Kalteng ini pun berharap pemprov Kalteng lebih detail memberikan atau menyampaikan data terkait kesehatan. Hal itu bertujuan agar dapat diakomodir dalam raperda yang telah diajukan.
“Kita ingin raperda itu ketika ditetapkan menjadi perda, tidak ada lagi yang menjadi permasalahan, khususnya mengenai pemerataan tenaga kesehatan,” ujarnya. (ant/akm)
Discussion about this post