KALAMANTHANA, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar menawarkan konsorsium membentuk perusahaan baru terkait pengelolahan PT Chevron Indonesia yang tahun depan tidak memperpanjang kontraknya. Jika itu terwujud, PPU akan tercatat dalam sejarah memperjuangkan deerah lainnya dan banyak di republik ini.
“Kalau dikelola seperti yang saya sarankan, mengikuti metode konsorsium dengan daerah, sektor migas cukup untuk membiayai negeri ini kalau tata kelolanya benar,” kata Yusran di Penajam, Selasa (21/3/2017).
Hal itu tentunya akan luar biasa sektor di industri migas. Yusran punya pandangan sangat logis sesuai dengan pasal 33 ayat 1, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berazaskan kekeluargaan.
Konsorsium, sebutnya, akan mengimplementasikan wujud landasan ekonomi lainnya, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat mana? Dalam konteks ini adalah rakyat Kaltim karena lokasinya ada di Kaltim.
“Tapi tidak melupakan NKRI. Ada 51 persen untuk Pertamina dan PPU 49 persen. Kalau semua daerah berkembang dan mampu membiayai diri sendiri selain dana bagi hasil migas dan pajak,” lanjutnya.
Hasil dari Chevron itu besar. Perusahaan internasional itu menangguk keuntungan besar dari operasional migas itu. Bangsa ini, menurut Yusran, sayangnya menerima saja hal itu dan tidak mau berubah.
Dirinya optimis akan berhasil untuk pengelolahan Chevron karena punya kajian dan analisis yuridis. Dia menilai, pada satu titik, ada juga cara bekerja pemerintah pusat yang menghambat.
“Pemeritah itu bukan hanya pusat, ada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Kenapa dia menyerahkan kepada Pertamina, kita hanya dapat 10 persen, apa dasarnya,” tegas Bupati.
Melalui Komisi VII DPR, dirinya sudah meminta dukungan politik. Mereka pun sudah menyatakan kesediaan. Dukungan DPR sudah terlihat pada rapat dengar pendapat (RDP) di mana mereka memanggil pemerintah dan Pertamina. Pada RDP itu, argumentasi Pemkab PPU yang akan dipakai oleh DPR RI.
Dia menegaskan, tidak ada cerita bisnis migas itu merugi, apalagi kalau industri migas itu sudah berjalan. Dari Chevron, kita tinggal menjalankannya. Arab Saudi saja bagi-bagi tanpa adanya bunga karena itu negara migas.
“Kalau saya mengajak Kutai Kartanegara dan Provinsi Kaltim, masih tipis harapan saya karena mereka masih berpikir mungkin atau tidak mungkin hal ini berhasil. Kutai Kartanegara langsung setuju 10 persen. Kalau kita harus mencobanya dulu, walaupun tidak berhasil tidak apa,” paparnya. (adv/kominfo-ppu/hr)
Discussion about this post