KALAMANTHANA, Palangka Raya – Maraknya pemberitaan tentang wacana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Palangka Raya, mengundang keprihatinan anggota DPRD Kalimantan Tengah, Edi Rosada. Apa pasal?
Rupanya, setiap wacana itu berhembus, selalu diiringi dengan berbagai spekulasi, termasuk soal harga tanah. Akibatnya, harga tanah di Palangka Raya cenderung tidak rasional lagi. Ujung-ujungnya bisa mengancam program penyediaan rumah murah yang disubsidi pemerintah.
“Wacana sih boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melahirkan bencana,” ujarnya di Palangka Raya.
Dia menyebutkan, bukanlah hal yang mudah dan gampang memindahkan ibu kota pemerintahan suatu negara. Dia tidak keberatan jika ibu kota pemerintahan pindah ke Palangka Raya, namun bila hanya wacana maka akan memunculkan efek buruk terhadap warga setempat.
Salah satunya, dia mencontohkan soal harga tanah. Akibat wacana yang tak pernah tuntas, spekulasi harga tanah sangat terasa di Palangka Raya. Harga tanah naik gila-gilaan.
“Ini akan merugikan kita sendiri. Contoh nyata saja, untuk tahun ini pembangunan 1.000 unit rumah murah bersubsidi belum terealisasi. Salah satu kendalanya, ya itu tadi, harga tanah yang naik di atas harga yang sewajarnya,” sebutnya.
Dia berharap masyarakat tidak usah terlalu berlebihan menanggapi hal-hal yang baru sebatas wacana saja. Sebab, akibat buruknya yang akan merasakan adalah masyarakat sendiri. “Kasihan warga Kalteng yang ingin mempunyai rumah murah menjadi sulit mendapatkannya hanya gara-gara wacana itu saja,” ujar Edi. (dni)
Discussion about this post