KALAMANTHANA, Penajam – Adanya kritikan Wakidi, anggota DPRD Penajam Paser Utara, atas kepergian tak sedikit kepala SKPD dan organisasi kemasyarakatan memenuhi undangan DPR RI, menurut Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Alimuddin, harus dilihat dengan kaca mata yang luas.
Alimuddin tak menampik bahwa kondisi keuangan Pemkab PPU tidaklah menggembirakan. Tapi, dia menegaskan apakah dengan begitu semuanya harus diam. Sebaliknya, pemerintah harus terus berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah, termasuk peluang-peluang yang ada.
“Sekali-sekali kita harus berani berpikir terbalik, asal tidak melanggar aturan. Think out of the box,” kata Alimuddin saat dihubungi KALAMANTHANA, Rabu (29/3/2017).
Alimuddin sendiri tidaklah termasuk di antara pejabat PPU yang berangkat ke Jakarta mengikuti agenda audiensi PT Chevron Indonesia itu. Dia, kebetulan, sedang menjaga anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit.
“Info yang ada pada kami, ada sembilan orang anggota dewan yang hadir. Bagi kami cukuplah. Sebaiknya kita berpikir positif saja. Kita doakan upaya ini berhasil sehingga defisit daerah kita bisa diatasi. Memang tidak mudah dan butuh proses,” sebut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini.
Dia menyebutkan lebih baik pemerintah berbuat sekali ketimbang berpikir dan berwacana seribu kali.
Alimuddin mengingatkan, harus disadari PPU sebagai daerah penghasil migas, selama ini mungkin terbuai dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Akibatnya, bisa saja PPU lupa mencari sumber-sumber pendapatan yang lain.
“Kita berkontribusi kepada negara ini, oleh karena itu salah satu yang disampaikan Pemda ke Komisi VII adalah bagaimana tata kelola migas di daerah penghasil bisa bertambah baik lagi. Salah satunya adalah regulasi yang harus berpihak ke daerah, apalagi di PPU PT Chevron Indonesia akan berakhir dan segala aset akan kembali ke negara. Di sini kita akan mencoba mengambil peran,” tegasnya.
Dikatakan Alimuddin, namanya usaha harus dilakukan dan semua tahu mengubah atau membuat sebuah aturan itu tidak gampang. Kegiatan ini juga tidak serta merta, Pemkab PPU sedang melakukan kajian tentang hal ini, dan beberapa waktu lalu Komisi VII DPR RI berkunjung ke PPU juga membahas hal ini.
“Terkait anggaran (perjalanan) pastilah ada, tidak mungkin kalau tidak ada. Kepala SKPD tertentu saja ada yang ikut, tapi tidak semua,” tuturnya.
Kenapa ormas diikutkan? Alimuddin menambahkan agar mereka mengetahui persoalannya dan bisa cerita. Pemerintah Daerah perlu dukungan politik dan bukan saja PPU yang punya kepentingan, tetapi seluruh daerah penghasil migas akan berharap seperti ini.
“Jadi menurut saya tidak ada yang salah dengan ini, tinggal bagaimana kita menyikapinya dan menyatukan persepsi sehingga persoalan ini dapat dukungan dari seluruh pihak,” tutur Alimuddin. (myu)
Discussion about this post