KALAMANTHANA, Jakarta – Rencana pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia ke Palangka Raya yang belakangan marak, ternyata tak lebih dari sekadar harapan palsu (PHP). Faktanya, pemerintahan Joko Widodo bahkan belum berniat membahas wacana tersebut.
Tak percaya? Dengarlah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3). Dia menyatakan pemerintah bahkan belum pernah membahasnya dalam rapat kabinet.
“Itu kan wacana ya, wacana yang saya kira sudah cukup lama. Saya kira pemerintahan Pak Jokowi belum pernah membahas dalam rapat kabinet,” katanya.
Dia menyebutkan, jika pemerintah memang berniat memindahkan ibu kota pemerintahan, maka sudah pasti Presiden menggelar rapat terbatas untuk membahasnya. Kenyataannya, jangankan membahas, berniat menggelar rapat pun belum pernah mencuat ke publik.
Tjahjo menjelaskan pemerintah saat ini lebih fokus pada upaya percepatan dan pemerataan pembangunan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Terlebih, pemindahan ibu kota bukan sebuah perkara mudah yang bisa diputuskan dalam waktu sekejap.
“Karena pindah itu tidak hanya pindah orangnya saja, infrastrukturnya, semua permasalahan. Tapi wacana ini kan sejak dulu muncul terus. Itu kan aspirasi,” kata Tjahjo.
Wacana pemindahan Ibu Kota Negara, lanjut Tjahjo, memang terus bergulir dalam setiap waktu. Dia mencontohkan saat Teras Narang masih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2005-2010, wacana pemindahan Ibu Kota pernah mencuat.
Namun, kala itu, saat pembahasan telah intensif, jsutru ditemukan fakta bahwa harga tanah di Kalimantan Tengah melambung tinggi sehingga pembahasan pemindahan Ibu Kota menjadi mandek.
Tjahjo menambahkan ada pula usulan yang menginginkan Ibu Kota Negara pindah ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Tjahjo mengatakan hal ini hanya sebatas aspirasi yang menurutnya masih dalam tahap wajar. “Wacana ini kan sejak dulu muncul terus, itu kan aspirasi. Wajar,” ujar bekas Sekjen PDIP ini.
Pernyataan Tjahjo ini beda dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri, dua pekan lalu. Saat itu, Dodi Riyadmaji, sang Kepala Litbang, menyatakan Jokowi ingin menjadikan Palangka Raya sebagai pengganti Jakarta. Jokowi, sebutnya, mengutarakannya saat kunjungan kerja sekaligus menghadiri acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Palangka Raya, 20 Desember lalu.
Karena itu, Rakernas Kelitbangan Kemendagri 2017 yang diselenggarakan di Palangka Raya memiliki nilai strategis terkait ide Jokowi itu. “Hal ini pula tentunya terkait dengan letak Kota Palangka Raya yang dinilai miskin ancaman bahaya kebencanaan,” ujar Dodi.
Namun, Dodi memastikan, menjadi Ibu Kota pemerintahan tentu tak akan mudah. Sebab, banyak aspek yang harus dikaji secara mendalam. “Untuk itu, saya berharap Badan Litbang dapat menyumbangkan buah pikirannya dalam rangka hal tersebut,” kata Dodi. (ik)
Discussion about this post