KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggota DPRD Kalimantan Tengah Nataliasi Fredic Mangkin mengusulkan agar pemerintah pusat bersama provinsi mengadakan beras murah bagi petani ladang yang kesusahan menanam padi akibat larangan membersihkan lahan dengan cara dibakar.
Nataliasi belum lama ini melakukan kunjungan ke sejumlah kabupaten. Di sana, dia mendapatkan informasi dan fakta yang menyedihkan, ternyata petani di pedesaan sudah dua tahun ini tidak menanam padi karena larangan membakar tersebut.
“Tidak bisa menanam padi itu tentunya membuat petani kesulitan mendapatkan beras untuk dikonsumsi. Itu kenapa saya menyarankan perlu ada beras murah. Apakah melalui pasar murah atau lainnya. Intinya, petani di pedesaan terbantu,” katanya di Palangka Raya.
Dikatakan, pihaknya sekarang ini sedang melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga pihaknya akan melakukan reses ke sejumlah kabupaten/kota termasuk studi banding provinsi lain.
Anggota Komisi A DPRD Kalteng ini mengatakan, reses ke berbagai kabupaten/kota untuk meminta tanggapan serta usulan dari masyarakat terhadap raperda karhutla, sehingga ketika ditetapkan menjadi perda sudah sesuai aspirasi.
“Kalau studi banding, rencananya ke Provinsi Jambi. Kita ke sana karena Provinsi Jambi sudah ada Perda Karhutla. Ini kita lakukan agar raperda yang disusun benar-benar menjawab berbagai persoalan dan sesuai aspirasi masyarakat,” kata Nataliasi.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Kalteng Lodewik C Iban mengatakan pada dasarnya masyarakat menyambut baik dan dukungan raperda karhutla, namun tetap mengharapkan ada kekhususan bagi petani berladang yang membersihkan lahan dengan cara dibakar.
“Permintaan itu sebenarnya dapat diterima, apalagi di wilayah Sei Hanyo yang tanahnya mineral atau bukan gambut. Jadi, kalau pun membersihkan lahan dengan cara dibakar, tidak menyebar dan membesar. Apalagi masyarakat menjaga saat membakarnya,” kata Lodewick. (ant/akm)
Discussion about this post