KALAMANTHANA, Penajam – Kondisi jalan KM 38 Semoi, Sepaku sampai Petung, Penajam Paser Utara, sangat memprhatinkan. Banyak terjadi insiden akibat jalan yang rusak parah ditambah curah hujan yang tinggi.
Kondisi ini menjadi perhatian serius anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Sariman. Kepada KALAMANTHANA, dia menyatakan keprihatinannya terhadap masalah ini.
“Banyak sekali insiden di situ akibat jalan yang rusak, terutama di daerah Riko, ditambah curah hujan yang cukup tinggi, banyak mobil masuk ke jurang, terguling, tepatak tidak bisa jalan sehingga minimbulkan kemacetan,” kata Sariman.
Dikatakannya, hal ini sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak ada bantuan apapun. Kondisi ini bisa dikatakan kondisi darurat. “Saya ada melihat di jalan itu dikerjakan oleh dua orang, dikasih batu. Saya tidak tahu apakah itu dari UPT atau dari mana,” terangnya.
Sariman menambahkan, pihak pemerintah daerah mestinya melakukan aksi karena ini memutus jalur. Ada lagi jalan yang lewat Riko-Maridan dan tembus ke Pemaluan, itupun rusak parah dan tidak layak jika hal itu dibiarkan. Ia berharap sebaiknya pemerintah daerah tanggap agar jalan tersebut bisa diperbaiki.
“Jalan tersebut memang kewenangan provinsi, tetapi saya berharap pemerintah daerah bisa cukup andil. Di situ banyak perusahaan-perusahaan, dalam hal ini Bupati harus tegas bisa meminta perusahaan di situ dalam bentuk apapun (CSR) untuk ikut andil agar jalan itu bisa diperbaiki,” tegasnya.
Dijelaskannya, pemerintah daerah juga seharusnya mengkoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi seperti apa langkahnya karena hal ini darurat. Di media sosial bahkan ada yang memajang foto orang seolah-olah memancing di tengah jalan itu. Tentu saja kondisi ini memalukan.
“Memancing di tengah jalan itu sindiran yang sangat memalukan buat pemerintah daerah PPU, secepatnya tanggap darurat,” tambahnya.
Dijelaskannya ini jalan provinsi dan tanggung jawab dari provinsi. Tidak mungkin masuk di APBD Kabupaten PPU. Tetapi harapannya keterlibatan pemerintah daerah agar jalan tersebut bisa dilewati tanpa insiden.
“Pemerintah seharusnya terlibatlah baik itu APBD Provinsi ataupun CSR perusahaan,” pungkasnya. (adv/dprd-ppu/hr)
Discussion about this post