Suami Kawin Lagi, Guru TK Ini Ngadu ke Wartawan

KALAMANTHANA, Muara Teweh – Nyaris setahun sudah dilayangkan ke Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, ternyata laporan guru Seni Wati tak juga digubris alias direspon. Akhirnya sang guru memilih mengadukan masalahnya ke PWI Barut.

Apa problem ibu guru ini? Seni Wati, guru TK Jingah yang tercatat sebagai warga Jalan Pendreh ini mengungkapkan, sejak 2016 dirinya telah melayangkan laporan ke Disdik dan BKD Barut tentang ulah suaminya, berinisial M, guru sebuah SD di Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru yang nekat kawin siri dengan seorang perempuan berinisial R.

Menurut Seni Wati,  perkawinan tersebut jelas tidak sah, karena dirinya tidak pernah memberikan persetujuan kepada suaminya baik secara lisan maupun tertulis. Lebih menyakitkan, sejak M berasyik-masyuk dengan R, suaminya itu tega menelantarkan keluarga.

“Sekarang M tidak pernah pulang ke rumah, karena dia menyewa salah satu barak dan tinggal bersama R. Keluarganya tidak pernah lagi diberi nafkah. Saya pernah datangi barak itu, tetapi saya dilabrak oleh suami. Saya sudah melaporkan ulah suami saya ke Polres Barut,” ujar Seni Wati didampingi putrinya yang mendatangi  kantor PWI Barut, Kamis.

Sekretaris BKD Barut Yunaniansyah didampingi Kepala Sub Bidang Pembinaan Ibnu Chuldun membantah adanya laporan dari Seni Wati yang masuk ke BKD. Pihaknya belum pernah menerima berkas tertulis yang mengadukan seorang guru SD berinisial M.

“Sepanjang yang saya cek, sampai saat ini belum ada laporan masuk. Kita memproses sebuah kasus tidak mudah, harus lebih dahulu ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Disdik. Kemudian BKD meminta pemeriksaan khusus (riksus) dan memproses melalui Badan Pertimbangan Pegawai Daerah (Bapepda),” katanya.

Jika ditemukan pelanggaran, lanjut Yunaniansyah, Bapepda akan mengeluarkan keputusan berupa sanksi ringan yaitu penghentian gaji sementara atau penundaan kenaikan pangkat. Sedangkan sanksi berat berupa pemecatan dengn tidak hormat (PDTH) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010.(mki)