KALAMANTHANA, Palangka Raya – DPRD Kalteng menyoroti jadwal ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, yang dimulai pukul 10.30 WIB. Pasalnya, jadwal ujian tersebut dirasakan sangat memberatkan siswa-siswi yang mengikuti ujian.
Untuk diketahui UN baik itu ujian nasional berbasis komputer (UNBK) maupun ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP), tingkat SMP/sederajat hari pertama dilaksanakan, Selasa (2/5/2017) dilaksanakan dari pukul 10.30 WIB-12.30 WIB. Hal itulah yang menjadi sorotan, anggota Komisi C DPRD Kalteng, Ina Prayawati.
“Tadi dapat informasi, cuma belum secara detail mengetahui, katanya UN itu dilaksanakan mulai dari jam 10.30-12.30 WIB. Itu saya kaget, kok bisa kaya gitu. Kalau jamnya segitu anak-anak stres, cape, apa lagi kalau mereka dari pagi, ada yang bangun dari jam lima. Tapi ternyata dimulai jam 10.30 WIB,” kata Ina, saat dibincangi wartawan di gedung Dewan, Selasa (2/5/2017).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng IV, yang meliputi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur dan Barito Selatan ini menegaskan, pihaknya menginginkan apa yang sudah direncanakan dalam berbagai program dibidang pendidikan itu harus dilaksanakan sesuai rencana.
Oleh sebab itu pihaknya mempertanyakan molornya pelaksanaan UN tingkat SMP tersebut. Apakah itu sudah menjadi ketentuan atau ada petunjuk teknisnya dari pemerintah pusat. “Apa memang menurut ketentuan seperti itu, itu yang akan menjadi pertanyaan kita. Kita tidak tahu, yang kita tahu UN itu dilaksanakan pagi jam 06.00 atau jam 07.00 WIB. Nah kalau jam 10.30 ini memang kita tidak tahu.Inikan membuat anak-anak sudah cape, jadi tingkat kesiapan mereka sendiri pun dikalahkan oleh karena ketidakpastian jadwal,” tegas Srikandi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Anggota DPRD Kalteng dua periode ini mengatakan, pihaknya menginginkan hasil UN bagi siswa-siswi Kalteng ini tetap bisa maksimal. Walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kekurangan. Misalnya masih banyak sekolah yang tidak melaksanakan UNBK karena keterbatasan sarana komputer.
“Ya kita berusaha maksimal agar hasil anak-anak kita bisa maksimal. Karena bagaimana pun mereka harus bersaing lagi untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Infomasinya, ada sekolah yang tidak mengikuti UNBK, bahkan dari Dinas Pendidikan banyak sekolah yang tidak menggunakan sistem UNBK karena tidak ada komputer,” tambahnya.
Oleh sebab itu, masalah pendidikan di Kalimantan Tengah ini akan mereka evaluasi, karena masih banyaknya permasalahan dibidang pendidikan, baik ditingkat SMP maupun SMA.“Makanya kita mau melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait, mengenai ujian dan dana BOS yang sekarang ini banyak dipermasalahkan,” pungkasnya. (ik)
Discussion about this post