KALAMANTHANA, Palangka Raya – Penyusunan jadwal DPRD Provinsi yang direalisasikan melalui Badan Musyawarah (Banmus) bersama mengawali masa sidang ke II tahun anggaran 2017.
Kegiatan itu secara langsung dipimpin oleh, Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang, beserta jajaran lainnya, Senin (8/5/2017). Hadir sejumlah anggota lainnya seperti Yustina Ismiati, Syamsul Hadi, Lodewik C Iban, Rini Widyastuti, dan Walter S Penyang.
Dalam kesempatan itu Atu Narang menginstruksikan masing-masing komisi agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama. “Tujuannya dalam upaya menuntaskan penyusunan berbagai program sebelum penetapan APBD perubahan mendatang,” ujarnya di sela-sela rapat tersebut.
Wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gumas itu meminta agar sejumlah pembahasan yang mendesak untuk dijadikan skala prioritas.
Dicontohkannya seperti menyangkut Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), dan pendanaan haji, serta kegiatan pekerjaan yang bersifat multiyears. Dirinya berharap kegiatan fisik harus menjadi perhatian agar mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Sementara itu anggota tim pembahasan H Jimin menyatakan masing-masing komisi akan menggelar RDP bersama dinas atau badan terkait. “Hal itu bertujuan membahas berbagai kegiatan termasuk program yang akan dilaksanakan, baik sesudah atau sebelum APBD perubahan nantinya,” ujar Jimin usai kegiatan itu.
Disebutkannya RDP sendiri akan digelar langsung pada keesokan harinya (hari ini). Tentunya terkait tiga poin, yang dianggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Legislator dari Fraksi Demokrat itu menjelaskan, untuk bidang infrastruktur pihaknya akan mempertanyakan sejumlah item kepada mitra kerja terkait, menyangkut kegiatan yang akan dilaksanakan.
Jimim yang juga Sekretaris Komisi D untuk infrastruktur akan mendengar sejumlah kendala, usulan, saran, serta perencanaan ke depan. Sementara itu pihak eksekutif yang hadir dalam rapat tersebut, mendesak agar penetapan penganggaran mendahului APBD perubahan.
Menurut Asisten Setda Kalteng I Ketut Widhie Wiryawan, ada beberapa yang perlu diprioritaskan dalam pendahuluan itu. “Seperti dana BOS, yang sampai sekarang belum bisa dicairkan ke sekolah, lalu penambahan kuota haji yang awalnya 1.100 ditambah dengan 500 orang, jadinya 1.600,” ucap Ketut.
Ketut menjelaskan dikarenakan ada perubahan jumlah kegiatan, maka dana BOS mesti dilaksanakan penyusunan kembali. Demikian juga dengan adanya penambahan jumlah kuota jamaah haji, terkait biaya operasional dan lainnya.
Khusus untuk sektor infrastruktur juga diperlukan adanya perubahan. Kondisi itu terjadi diakibatkan adanya kesalahan peletakan kegiatan, antara Biaya Langsung (BL) dan Biaya Tidak Langsung (BTL). Memang, ujarnya, untuk jumlah anggarannya tidak ada perubahan. Untuk penggunaan anggaran yang mendahului perubahan, jelas harus memiliki persetujuan dengan pihak legislatif terlebih dulu. (ik)
Discussion about this post