KALAMANTHANA, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum bisa menepuk dada. Kalangan DPRD setempat masih menorehkan sejumlah catatan kritis terhadap LKPJ Pemkab Barito Utara tahun anggaran 2016.
Dalam rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ itu, sejumlah catatan kritis itu menyangkut persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Henny Rosgiaty Rusli jadi juru bicara DPRD pada penyampaian itu, Selasa (9/5/2017).
Salah satu catatan itu menyangkut adanya SMP PGRI yang muridnya hanya tiga orang. Dalam hal ini, DPRD meminta Pemkab Barut melakukan evaluasi terhadap efektivitas kehadiran sekolah tersebut.
Tetapi, hal paling dapat sorotan dalam dunia pendidikan adalah ketimpangan penempatan guru. DPRD, menurut Henny, melihat guru-guru lebih banyak di Kota Muara Teweh. Karena tidak meratanya penyebaran guru, maka mutasi kalangan pendidik dari Kota Muara Teweh ke kecamatan yang lebih membutuhkan perlu dilakukan. Selain itu, masih banyaknya guru yang terlambat kembali ke tempat tugas setelah libur panjang, juga perlu diberikan sanksi tegas.
“Untuk efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan mutasi tenaga pengajar sesuai dengan tempat tinggal asalnya. Dinas Pendidikan agar melakukan pendataan dan evaluasi dalam rangka penempatan tenaga guru sesuai dengan tempat lahirnya,” ujarnya.
Kekurangan guru agama di tingkat SD se-Kabupaten Barito Utara juga jadi sorotan. Perlu diusulkan penambahan formasi guru agama pada rekrutmen CPNS tahun yang akan datang atau mengangkat tenaga honorer.
Adapun masih terdapat rumah dinas guru yang ditempati oleh bukan tenaga guru, agar Dinas Pendidikan melakukan penertiban dan mengembalikan fungsi sesuai dengan peruntukannya.
Untuk bidang kesehatan, masih terdapat pustu, puskesdes dan polindes yang belum difungsikan. DPRD merekomendasikan agar hal ini dilakukan penempatan tenaga medis sehingga bisa difungsikan untuk melayani masyarakat.
Hal lain yang juga disoroti adalah ketersediaan obat di rumah sakit yang ditanggung oleh BPJS masih terbatas sehingga pasien terpaksa membeli di apotek-apotek.
“DPRD Barut juga meminta agar pemerataan tenaga dokter umum di setiap kecamatan. Agar Dinas Kesehatan menempatkan tenaga dokter umum di setiap puskesmas yang ada di kecamatan,” kata politikus wanita asal PDIP ini.
Hal lain yang disoroti adalah pada bidang pekerjaan umum tentang infrastruktur yang ada di pedesaan. Masyarakat di desa meminta agar baik jalan maupun jembatan bisa dipakai jangka panjang dalam arti bisa digunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. DPRD juga meminta agar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa agar memperhatikan azas manfaat sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Adapun proyek multiyears untuk saat ini hendaknya diselesaikan tepat waktu dan tepat guna, agar proyek multiyears bisa memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat Barito Utara,” paparnya.
DPRD juga merekomendasikan sekiranya perlu dilakukan percepatan pembangunan jaringan listrik yang dijanjikan di tahun 2016 lalu sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan janji dinas terkait. “Agar dilakukan percepatan pembangunan jaringan listrik di semua desa se-Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Barut Setenus Y Mebas dan dihadiri oleh Wakil Bupati Ompie Herby serta Dandim 1013 Muara Teweh, Kapolres Barito Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh serta Staf Ahli Bupati Barito Utara, Asissten I, II, dan III, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (atr)
Discussion about this post