KALAMANTHANA, Penajam – Kekosongan pemimpin definitif di lima organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara. Mereka berpendapat, kekosongan itu harus segera diisi.
Kelima OPD yang belum memiliki pemimpin definitif dan karena itu diisi pelaksana tugas adalah Satpol PP, Dinas Perpustakaan, Disperindagkop, Dinas Kehutanan, dan Asisten 1.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten PPU Anwar Sanusi kepada KALAMANTHANA, Rabu (17/5/2017) mengatakan sesuai UU Aperatur Sipil Negara (ASN) harus disediakan panitia assessment karena menurut ia jika beberapa OPD dipimpin pelaksana tugas tentu tidak fokus di dalam pekerjaannya.
“Apakah daerah ini memang kosong dari para pejabat yang menduduki jabatan itu? Seharusnya BKD ada rilis mengenai pejabat yang sesuai,” kata Anwar Sanusi.
Menurut Anwar Sanusi, kekosongan di beberapa OPD tersebut tentu banyak merugikan. Mungkin nanti ada menyatukan anggaran ke pusat tetapi berhubung pelaksana tugas, mereka tidak mau harus pejabat definitif. Pemerintah harus menyiapkan panitia untuk assessment dan prosesnya jangan dilama-lamakan.
“Seiring PP 18 tahun 2016 oleh pusat kemarin seharusnya mempercepat proses dan daerah juga demikian. Seandainya ada kendala daerah tidak cukup dananya untuk menggaji pejabat tentu harus ada evaluasi,” lanjutnya.
Dikatakanya, assessment harus dipercepat karena lima OPD yang kosong tersebut tidak tanggung-tanggung dan sesuai tuntutan UU ASN harus diisi demi menopang pembangunan yang ada di Kabupaten PPU.
“Kami takutnya yang di-plt-kan itu tidak rajin, dan jarang di kantor dan tentu akan menghambat proses pembangunan,” pungkasnya. (adv/dprd-ppu/hr)
Discussion about this post