KALAMANTHANA, Sampit – Laju pembangunan di Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah terhambat masalah status kawasan hutan. Saat ini, masih banyak desa dan kawasan yang dinyatakan masuk kawasan hutan. Padahal nyatanya, kawasan itu sudah menjadi areal pertanian dan permukiman rakyat.
Pemerintah setempat kini berupaya memperjuangkan pengukuhan status kawasan hutan untuk alih fungsi pembangunan infrastruktur. Salah satu langkahnya adalah membentuk tim yang fokus terhadap masalah tersebut.
“Akan kita bentuk tim untuk memperjuangkan status kawasan hutan. Kita memang harus getol memperjuangkan ini ke pusat. Kita sudah dijanjikan dan sudah beberapa kali kita memperjuangkan namun belum juga direalisasikan,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Halikinnor di Sampit, Senin (7/8/2017).
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak program pembangunan di Kotim yang batal lantaran terkendala status kawasan hutan. Padahal jalan, jembatan dan areal pertanian yang hendak dibangun, sangat penting untuk memacu kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah setempat tak berani memaksakan pembangunan di areal itu karena akan melanggar hukum meski tujuannya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah daerah sangat berharap pemerintah memperhatikan masalah ini karena dampaknya sangat mengganggu laju pembangunan di daerah.
“Ini secara khusus nanti akan dikoordinasikan oleh dinas lingkungan hidup dengan instansi terkait lainnya. Kita akan terus memperjuangkannya karena usulan pengukuhan status kawasan sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Halikinnor.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur Sanggul Lumban Gaol mengaku terus berupaya mendorong pemerintah pusat agar menyetujui usulan pemerintah daerah. Sanggul meminta tim dibentuk secara resmi sehingga menjadi dasar agar pihaknya lebih leluasa dalam melakukan berbagai upaya.
“Saya sudah berkoordinasi pusat dan saya harap nanti kita ada MoU untuk mengurus masalah kawasan ini. Kami akan berusaha maksimal. Mudah-mudahan bisa selesai tahun ini,” kata Sanggul.
Dia berharap izin pengukuhan kawasan hutan bisa segera selesai. Pemerintah daerah cukup terbantu karena pemerintah pusat memperbolehkan penggunaan dana bagi hasil untuk pengurusan tata batas kawasan sehingga tidak ada kendala masalah dana.
Discussion about this post