KALAMANTHANA, Buntok – Wakil Ketua DPRD Barito Selatan menyoroti sistem penempatan aparatur sipil negara (ASN) yang masih belum berimbang. Tak merasanya penempatan ini juga berakibat tak imbangnya pelayanan serta memunculkan disparitas pembangunan desa dan kota.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan ada enam kecamatan di Barito Selatan. Tapi, penempatan ASN di enam kecamatan itu tidak berimbang. Kebanyakan ASN masih ogah jika ditugaskan di wilayah pedesaan, terutama bila di pelosok.
“Terutama ASN di bidang pendidikan dan kesehatan. Tenaga guru dan perawat justru masih banyak menumpuk di satu wilayah saja dan penyebaranya tidak merata,” ujar paman Bupati Eddy Raya Samsuri ini.
Penempatan ASN yang merata, terutama guru dan tenaga kesehatan, akan ikut pula memeratakan pembangunan bidang sumber daya manusia (SDM) warga Barito Selatan. Jika masih tetap belum berimbang, dia khawatir akan berpengaruh pada kualitas SDM yang dilahirkan.
Dia juga menyampaikan agar program pembangunan bisa tepat sasaran, maka pemerataan pembangunan harus berjalan di semua tingkatan, baik di perkotaan maupun di desa.
“Saya juga meminta kepada pihak eksekutif dalam membuat perencanaan pembangunan tidak asal-asalan atau hanya copy paste saja,” katanya di Buntok, Sabtu (12/8).
Dia membenarkan jika pembangunan pedesaan di wilayah setempat masih jauh dari harapan. “Kami menilai selama ini pembangunan yang berada di wilayah pedesaan masih jauh dari harapan bersama,” katanya.
Artinya, lanjut dia, semua laporan yang masuk dari pihak eksekutif selama ini hanya sebatas formalitas saja. Bahkan cenderung laporan yang bagus-bagus saja. Sebab dari fakta lapangan, banyak fasilitas dan program pembangunan desa justru tidak sesuai kenyataan.
“Yang paling menyolok menyangkut fasilitas umum desa masih banyak yang belum terlihat, dan tidak sesuai seperti laporan yang masuk,” ujarnya. (fik)
Discussion about this post