KALAMANTHANA, Sampit – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Rimbun meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kotim benar-benar mendata sekolah yang ada, terutama sekolah sekolah di pedalaman yang kondisi sekolahnya sudah sangat tidak layak lagi supaya bisa dianggarakan pada saat pembahasan anggaran di APBD Perubahan 2017 dan murni 2018 nanti.
“Kami minta Dinas Pendidkan supaya proaktif memantau seluruh sekolah SDN dan SMP se-Kotim ini yang sarana dan prasarananya tidak memadai,” ujar Rimbun.
Dia memberi contoh SDN 2 Parebok yang hanya memiliki satu ruangan. Sekolahan yang berada di Kecamatan Teluk Sampit tersebut memakai satu ruangan untuk digunakan hingga untuk menampung jumlah siswa dari empat kelas sehingga membuat rungan tersebut sangat tidak layak untuk melaksanakan proses belajar-mengajar.
“Kami prihatin dengan sekolah itu. Harapan kami tahun ini bisa dibantu perbaikannya,” sebut Rimbun.
Dia mengatakan selain SDN 2 Parebok itu, pihaknya meyakini di sejumlah desa yang ada pasti mengalami hal yang serupa, mulai dari bangunan sekolah, juga tenaga gurunya juga minim.
“Di SDN 1 Tanjung Jorong itu tidak ada sama sekali guru yang berasal dari ASN sehingga membuat sekolah itu tidak bisa melakukan aktivitas belajar-menjagar secara baik,” katanya.
Kalau hanya satu orang ASN, itu pun kepala sekolahnya, menurut Rimbun, pasti tidak memampu mengcover semua, mengingat guru honor di Kotim gajinya sangat minim.
“PR buat Dinas Pendidikan di Kotim ini sangat banyak, mulai dari sarana dan prasarana sekolah yang perlu didata, juga tenaga guru perlu didata dan ditata ulang supaya pendidikan yang di pedesaan mampu bersaing dengan yang ada di kota,” ungkap Rimbun. (joe)
Discussion about this post