KALAMANTHANA, Penajam – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Anwar Sanusi memperingatkan para calon kepala desa yang ingin maju untuk hati-hati dan mempelajari dulu gaji kepala desa itu berapa. Jangan sampai melakukan politik uang, tetapi ternyata menyesal kemudian dan melirik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bancakan.
“Untuk para kontestan ataupun para kandidat yang mau bertarung di pilkades agar hati-hati, pelajari dulu gaji kepala desa itu berapa,” tegasnya di Penajam, Rabu (11/10/2017).
Dia pun minta panitia seleksi pilkades agar kesepakatan itu belajar seperti tahun-tahun yang lalu agar jangan terjadi politik uang. Dia merujuk pelajaran salah satu desa di Kecamatan Sepaku, yakni Desa Tengin Baru, yang diulang di satu TPS.
“Tolong teman-teman BPPMPD untuk memperhatikan jangan sampai kejadian tahun lalu seperti di Desa Tengin Baru terulang,” lanjutnya.
Dikatakan Anwar, pilkades serentak kali ini harus diteliti betul oleh panitia seleksi terkait dengan kepanitiaan karena UU nomor 6 tahun 2014 mengatakan pesertanya hanya lima konsestan.
“Di Desa Bangun Mulyo itu ada delapan bakal calon kades. Panitianya harus profesional dalam menyeleksi,” terang Anwar.
Dia pun mengingatkan para calon kepala desa jangan melirik sana-sini karena ada anggaran DD maupun ADD. Terbukti beberapa titik desa pengelolaan anggaran tidak baik.
“Contoh dalam mengelolahan Bumdes, saya mohon maaf lebih dari 50 persen pengelolahannya tidak baik,” tambahnya.
Di jelaskan kader Partai Gerindra ini bahwa hal ini menjadi catatan khususnya di Komisi I. Bahwa seluruh pengelolaan Bumdes bisa dikatakan tidak sempurna atau pengerjaannya tidak baik.
“Apakah dia menjadi kades itu mau mengabdi atau memperkaya diri, dia mau membangun atau merusak? Jika mau mengabdi silahkan, buka dadanya lebar-lebar bahwa dia mau membangun desa. Kalau mau dagang untuk memperkaya diri ya di pasar, jangan jadi kades,”pungkasnya. (adv/dprd-ppu/hr)