KALAMANTHANA, Palangka Raya – Ketua Komisi A DPRD Kalimantan Tengah, Y Freddy Ering menerima Forum Honorer K2. Honorer mengeluhkan nasibnya karena ada yang menerima honor hanya Rp150 ribu sebulan.
Freddy menerima honorer K2 itu bersama sejumlah jajarannya seperti P Lantas Sinaga dan M Fakhruddin. Sementara Forum Honore K2 diwakili 11 orang yang mempertanyakan nasib mereka ke depan lewat pertemuan pada Senin (23/10/2018) itu.
“Kami berharap ada kejelasan kami sebagai honorer K2, karena aspirasi kami di kabupaten sudah mengalami jalan buntu atau habis,” ucap Widodo, salah seorang anggota Forum Honorer.
Widodo berharap agar ke depan forum ini mendapat kejelasan, untuk naik pada tingkat status CPNS. Memang pihaknya mengetahui, kewenangan dari persoalan itu ada di pusat. Maka untuk itulah jajaran itu mendatangi DPRD Provinsi, untuk bisa meminta atau mendesak pihak kementrian untuk tindaklanjut positif.
Pria berkacamata itu menjelaskan memang pada 2013 silam sudah ada pengangkatan. Pihaknya sendiri yang merupakan K2, merupakan unsur yang pihaknya anggap tertinggal. Padahal masa kerja dari individu di forum itu rata-rata di atas lima tahun.
“Ada yang 15 tahun, 16 bahkan sampai 20 tahun masa kerja, yang memang rata-rata merupakan tenaga guru serta administrasi,” ucap Widodo. Bahkan rata-rata jenjang pendidikannya adalah S 1, kendati ada beberapa yang DII dan lulusan SMA.
Ketika disinggung mengenai harapan kepada Pemkab atau Pemprov, pihaknya mengharapkan agar jajaran itu bisa membuat surat khusus kepada Kemenpan.Isinya adalah agar kuota atau kebutuhan pegawai di daerah bisa segera diusulkan ke provinsi. Tujuannya agar revisi UU ASN, bisa segera mendapat pembahasan, dan ditindaklanjuti.
Sementara persoalan itu mendapat tanggapan, dari Anggota Komisi A Lantas Sinaga. Dirinya mengaku prihatin atas keluhan yang disampaikan kepada pihaknya.
Dari diskusi yang ada, bahwa honor para K2 itu secara langsung dikelola oleh sekolah. Ironisnya ada yang menyampaikan, honor nya perbulan hanya Rp 150 ribu saja. Terkait itu dirinya berharap, agar pemerintah bisa memperhatikan nasib mereka. Apalagi para tenaga pengajar it uterus melaksanakan tugasnya, dalam meningkatkan kualitas pendidikan. (ik)
Discussion about this post