KALAMANTHANA, Sampit – Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Handoyo J Wibowo mengapresiasi kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di daerah itu yang digelar pada Sabtu (21/10) lalu.
“Pilkades serentak tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kotawaringin Timur, namun dapat dilaksanakan secara lancar, aman serta terkendali. Semua itu berkat kerja keras panitia pelaksana dan tingginya kesadaran masyarakat desa akan pentingnya kebersamaan dalam berdemokrasi,” katanya di Sampit, Selasa (24/10/2017).
Meski masih ada terjadi permasalahan, namun semua itu dapat diatasi dengan baik oleh panitia. Dan hendaknya permasalahan itu nantinya bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pilkades yang akan datang.
Menurut Handoyo, secara umum pelaksanaan pilkades serentak yang digelar di 77 desa dan tersebar di 17 kecamatan di Kotawaringin Timur berjalan lancar dan mana. “Kami apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat ikut serta dalam pilkades ini dengan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya,” katanya.
Handoyo berharap pilkades yang sudah terlaksana akan jadi tolok ukur agar selalu berjalan adil dan jujur. Kekurangan yang terjadi akan diperbaiki dalam regulasi yang ada, agar pelaksanaan yang akan datang berjalan lebih baik lagi.
“Saya berharap situasi yang aman dan kondusif baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pilkades serentak bisa dijaga dan dipertahankan,” ucapnya.
Handoyo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, baik itu panitia kabupaten, kecamatan, desa, tokoh masyarakat hingga aparat TNI dan Polri yang ikut mendukung dan bersama-sama mensukseskan kegiatan yang pertama kali dilakukan secara serentak tersebut.
Sementara itu, ketua panitia kabupaten Halikinnor mengatakan, pelantikan kepala desa terpilih saat ini masih belum dijadwalkan karena masih menunggu pihak panitia pemilihan desa melakukan pleno.
“Untuk pelantikan kepala desa terpilih kita perkirakan pada pertengahan Desenber 2017. Dengan semakin cepat dilakukan pelantikan diharapkan tidak mengganggu roda pemerintah di desa,” tambah Halikinnor. (joe).
Discussion about this post