KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Pulang dari rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, Bupati Pulang Pisau, Edy Pratowo membawa sejumlah pesan dari Presiden Joko Widodo. Pesan tersebut bakal disampaikan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Handep Hapakat itu.
Rapat kerja itu sendiri diikuti seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Selasa (24/10). Dipimpin langsung Presiden Jokowi, tercatat sekitar 576 kepala daerah hadir, termasuk Edy Pratowo dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.
Sebelum mendengarkan arahan langsung dari presiden, para kepala daerah terlebih dahulu menyimak paparan singkat dari tiga menteri koordinator, yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menko PMK.
Rapat kerja sendiri diadakan setiap tahun sebagai upaya pemerintah mengkonsolidasikan seluruh kepala daerah dalam rangka menyukseskan program pembangunan. Konsolidasi itu diharapkan bisa mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan beberapa hal penting di antaranya mengenai serapan APBD yang diminta agar pengelolaan APBD jangan lagi seperti yang dulu, yang harus fokus pada tujuan.
“Misalnya bangun pasar, infrastruktur, jadi hasilnya juga harus terlihat, jangan dibagi sedikit-sedikit ke SOPD tapi tidak ada hasilnya,” ucap Edy.
Selain itu, menurut Bupati Pulpis itu, Presiden juga membahas tentang masalah korupsi, pungli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta pelayanan kepada masyarakat harus diperhatikan.
“Nanti akan saya sampaikan kepada pada rapat rapat SOPD di daerah, untuk dapat menekan inflasi, pertumbuhan ekonomi juga kita genjot untuk daerah kita,” katanya.
Selanjutnya, orang nomor satu di Bumi Handep Hapakat itu juga mengatakan untuk penggunaan dana desa, APBD seharusnya juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya padat karya. Artinya, dapat memberi pekerjaan kepada masyarakat.
“Jadi masyarakat ada kerja, dapat uang sehingga ada daya beli masyarakat sehingga uang itu dapat berputar sehingga ada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Itu sesuai arahan Pak Jokowi tadi,” ungkapnya.
Ia juga mangatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulpis harus memperkuat pengawasan internal di daerah untuk mengantisipasi segala tindak korupsi dan pungli.
“Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, karena itu juga arahan dari presiden kita,” pungkasnya. (app)
Discussion about this post