KALAMANTHANA, Penajam – Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, menutup kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV sekaligus mencanangkan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)-Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan Kabupaten PPU Tahun 2017 di Desa Gunung Makmur Kecamatan Babulu, Rabu (22/11/17).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dul Azis menyampaikan laporan bahwa Pemkab PPU telah membentuk Tim fasilitasi BBGRM yang mengkoordinasikan, mensosialisasikan program kegiatan BBGRM dalam pelaksanaannya diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam membangun, memfasilitasi kecamatan, desa dan kelurahan dalam perencanaan kegiatan BBGRM.
Dalam laporannya, Dul Aziz juga menyampaikan bahwa pada tahun 2017, realisasi gotong royong masyarakat dari bulan Januari hingga September 2017 sebesar Rp. 1.814.986.700 dan partisipasi tenaga sebanyak 4.443 orang dengan rincian 16 Desa dan 5 Kelurahan. Dul Azis juga berharap kepada kelurahan dan desa yang belum menyampaikan angka partisipasi gotong royong masyarakat agar segera menyampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Sementara itu, Sekda Tohar menyampaikan bahwa pencanangan hingga penutupan BBGRM secara terstruktur dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota lebih besar dikedepankan prosesinya dibandingkan esensinya sendiri.
“Oleh karena itu, barangkali itu yang menjadi catatan kritis bagi kita kedepan, apa yang perlu kita perhatikan bersama terutama pimpinan atau pejabat kita yang bersifat kewilayahan baik itu camat, lurah maupun kepala desa. Tanpa didorong-dorong, tanpa dimobilisasi, sesungguhnya nilai gotong royong di masyarakat telah berada semenjak komunitas itu terbentuk. Namun demikian, dalam evaluasi kami ada kontra produktif dari cara berpikir kita setelah ini seakan-akan kita dimobilisasi secara terstruktur. Untuk itu, mari yang seperti ini kita kesampingkan, mari kita kedepankan esensinya, untuk apa kita melaksanakan pekerjaan yang perlu dilakukan secara bersama-sama dengan konsep gotong royong,” terang Tohar.
Tohar juga merasa prihatin hingga penutupan BBGRM ini, masih ada beberapa desa dan kelurahan yang belum melaporkan hasil akhir dari BBGRM. Padahal, penutupan ini sudah jauh berlalu dari ketentuannya. Hal ini menjadi tanggung jawab moral yang besar bagi dinas teknis untuk mengawal permasalahan ini, dimana dalam dokumen politik kita terhadap Perda RPJM selalu mencantumkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai tolak ukur.
“Oleh karena itu, saya meminta dengan hormat kepada masing-masing lurah dan kepala desa yang langsung bersentuhan memimpin bagaimana pelaksanaan gotong royong di masyarakat itu berjalan, untuk melakukan pencatatan-pencatatan secara telaten,” harap Tohar.
Selanjutnya, terkait dengan Pelaksanaan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan, Tohar menyampaikan dari aspek kependudukan, penambahan penduduk PPU didominasi oleh penduduk yang berasal dari perpindahan (migran). PPU sebagai daerah baru, barangkali sudut pandangnya menjanjikan untuk mengadu nasib di kabupaten yang baru, sehingga banyak yang datang ke PPU.
“Oleh karena itu, hal ini ada kaitannya dengan fungsi komisi II DPRD, dimana ketika ada sensus kembali terkait dengan sosial ekonomi yang belum beranjak tingkat kemiskinan kita , kita harus meneliti, mendalami lebih jauh, apakah penduduk kita yang itu-itu saja yang masih kita label miskin atau penduduk baru yang datang dari luar daerah dan terjaring dalam sensus sosial ekonomi sehingga masuk kategori miskin. Saya yakin dan percaya yang menjadi target kinerja pemerintah adalah menurunkan kemiskinan, sehingga hal itu perlu didalami dan diperhatikan lebih lanjut,” pungkas Tohar. (adv/humas5/lrd)
Discussion about this post