KALAMANTHANA, Nunukan – Munculnya desas-desus pegawai honorer di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, cukup meresahkan. Bupati Asmin Laura Hafid pun membantah kabar itu.
Dia mengakui, kondisi keuangan daerah mengalami masalah setelah gagalnya APBD 2018 disahkan DPRD Nunukan. Tapi, dia pastikan takkan ada kebijakan merumahkan pegawai honorer.
Tenaga pegawai honorer, menurutnya, sangat dibutuhkan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Nunukan. Karena itu, tak mungkin mereka dirumahkan.
“Kita masih sangat membutuhkan tenaga pegawai honorer, utamanya pada sejumlah OPD. Jadi tidak ada rencana merumahkan mereka (honorer),” ujarnya kepada Antara.
Hanya saja, kata Asmin Laura, Pemkab Nunukan tetap mempertahankan tenaga honorer yang memiliki kinerja baik. Minimnya aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu menjadi tenaga honorer tetap dibutuhkan.
Mengenai penggajian, Bupati Nunukan mengutarakan, menjadi tanggungjawab masing-masing OPD. Ia pun mengatakan, telah dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan matang.
“Pegawai honorer solusinya karena jumlah ASN yang masih minim pasca penerapan moratorium penerimaan CPNS,” ujar dia.
Bupati Nunukan juga menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah, Tommy Harun pada akhir 2017 lalu yang mengatakan, Pemkab Nunukan akan mengurangi tenaga honorer karena kondisi keuangan daerah.
Ia menegaskan, tidak pernah memberikan pernyataan akan merumahkan tenaga honorer secara umum kecuali yang tidak aktif lagi. “Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan akan merumahkan pegawai honor,” kata dia. (ik)
Discussion about this post