KALAMANTHANA, Kotabaru – Apa kabar mega proyek pembangunan Jembatan Pulaulaut? Keberadaannya harus dipercepat. Tapi, percepatan itu sulit terwujud jika pemerintah kabupaten tak intensif melobi pengalokasian dana kepada pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kotabaru, Alfisah, menyebutkan percepatan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kotabaru dengan daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu itu adalah sebuah keharusan. Jembatan itu memiliki arti yang demikian penting bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kotabaru.
Wanita pimpinan parlemen itu menyebutkan pihaknya terus mendorong berbagai upaya daerah, dalam hal ini Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalsel, termasuk juga pemerintah pusat untuk meningkakan komitmen dalam kelanjutan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia itu.
“Kami mendorong kepada eksekutif agar lebih intens dalam berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait pengalokasian anggaran dalam kelanjutan pembangunan jembatan,” katanya.
Jembatan tersebut, menurutnya, begitu mendesak dan urgent keberadaan fasilitas umum tersebut bagi masyarakat dan pemerintah. Keberadaan jembatan megah itu akan membuka keterisoliran dan menggeliatkan perekonomian rakyat.
Sebelumnya, di berbagai kesempatan dalam forum baik di tingkat provinsi dan pusat, mantan ketua KPU Kotabaru ini kerap menyerukan kepada elemen pemerintah untuk bersatu memperjuangkan keberlanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut.
“Legislatif sejak awal maksimal mendorong realisasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dan daratan Kalimantan, Kabupaten Tanah Bumbu itu,” tegas Alfisah.
Tak hanya Jembatan Pulau Laut, DPRD, menurut Alfisah, juga mendorong kelanjutan proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotabaru. Saat ini, kelanjutan proses pembangunannya terancam stagnan karena tak dianggarkan di APBD setempat. Padahal, RSUD itu jadi fasilitas umum yang manfaatnya akan sangat dirasakan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan dengan fasilitas berupa prasarana yang lengkap sangat diharapkan bagi masyarakat Kotabaru yang relatif jauh dari ibukota provinsi,” katanya.
Dia berharap, dengan fasilitas yang cukup berikut ketersediaan tenaga medis yang lengkap, maka dimungkinkan bagi pasien-pasien yang terdiagnosa penyakit tertentu, tidak lagi harus dirujuk ke Banjarmasin. (ik)
Discussion about this post