KALAMANTHANA, Muara Teweh – Motif perseteruan antara dua kelompok warga yang berebutan menjadi Pandu Alam atau bahasa resminya Penunjuk Alur Pelayaran di Teluk Siwak, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mulai terkuak.
Diduga motif utamanya soal rebutan lahan bisnis alias sumber uang yang cukup besar. Terkait rebutan lahan basah ini, muncul beberapa kelompok di Kecamatan Montallat. Sayangnya disinyalir adanya para operator alias otak intelektual yang bermain di belakang layar dan kemungkinan memanfaatkan nama kelompok tertentu.
Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Penyeberangan (PSP) Dinas Perhubungan Kabupaten Barut Mihrab Buanapati didampingi dua pejabat Rijalfi dan H Rajagukguk tidak menampik aroma uang yang mengental seputar bisnis Pandu Alam di sekitar wilayah Teluk Siwak.
“Dalam setahun tercatat sebanyak dua ribu unit tongkang milir membawa angkutan batu bara tujuan Banjarmasin. Biasanya Pandu Alam menerima dua galon BBM untuk sekali milir. Jika ada bongkar muat ditambah lagi satu galon, setara sekitar 35 liter. Itu sesuai perjanjian bisnis dengan pihak perusahaan selaku pemakai jasa mereka,” ujar Buana di Muara Teweh, kemarin.
Pemerintah, lanjut Buana, dalam kapasitas selaku regulator telah tiga kali memediasi dua kelompok, yakni A dan B yang ingin menjadi Penunjuk Alur Pelayaran, tetapi tidak ada kesepakatan. Bahkan kepada kelompok B ditawarkan secara terbuka untuk menjadi pemandu. “Bahkan kelompok A sudah bersedia memberikan kesempatan kepada kelompok B untuk bekerjasama dengan dua perusahaan, tetapi saat ditantang bekerja di lapangan, ternyata mereka tidak mampu,” timpal Kepala Pos Pelayaran Montallat Rajagukguk.
Buana menegaskan, pemerintah tidak pernah menetapkan satu pihak sebagai Penunjuk Alur Pelayaran, karena itu murni urusan bisnis Pandu Alam dengan perusahaan batu bara pemilik tongkang. Namun pemerintah harus turun tangan jika terjadi pembelahan dalam masyarakat yang menjurus ke konflik akibat kepentingan ekonomi. “Kami sudah jadwalkan bertemu dengan Camat Montallat, Senin (5/2/2018) untuk membicarakan masalah tersebut. Tetapi camat berhalangan sehingga ditentukan lagi secepatnya dalam minggu ini. Kami sangat berharap dua kelompok duduk satu meja untuk mencari solusi,” katanya. (mel)
Discussion about this post