KALAMANTHANA, Buntok – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Tamarzam, meminta pihak pemerintah daerah, dalam hal ini melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menata kembali aset milik daerah.
Penataan ini dimaksudkan untuk memperbaiki penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan pertanggungjawaban Pemkab Barsel. Pemkab Barsel pernah mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
“Maka dari itu, kami minta pihak Pemkab melalui SOPD yang ada, agar menata kembali aset daerah sehingga bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap pria yang akrab disapa Ake ini.
Selain itu ungkap politisi senior PDIP Barsel ini, untuk pengelolaan aset, adalah merupakan hal yang penting. Untuk itu pihaknya berharap agar pengelolaan aset ini bisa berjalan maksimal, baik dalam pendataan, pengawasan, serta menghindari aset ikut terbawa saat mutasi.
“Kami meminta agar aset harus diinventarisasi dan diawasi secara ketat. Karena aset bukan milik pribadi, tapi milik pemerintah,” ucapnya.
Jika aset terkelola dengan baik dan benar, otomatis pada tahun berikutnya akan mendapatkan opini WTP.
“Untuk itu dia meminta pemkab dan SOPD bekerja maksimal dan profesional, khususnya terkait dengan aset daerah sehingga predikat WTP bisa diraih di pemerintahan yang baru ini ,” harap Tamarzam. (fik)
Discussion about this post