KALAMANTHANA, Buntok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan mengatakan sebagai aparatur yang memegang suatu jabatan, baik itu kepala dinas, kepala badan hingga kepala kantor yang ada di lingkungan Pemkab Barsel, harus siap untuk menerima krtitikan yang pedas dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga yang fungsinya sebagai kontrol sosial.
Wakil Ketua DPRD Barsel Hasanudin Agani kepada KALAMANTHANA, Kamis (5/4/2018) mengatakan, di era globalisasi ini, tidak ada lagi hal yang harus ditutup-tutupi, khususnya terhadap kinerja dari aparat aparatur sebagai penggerak roda pembangunan, terutama di Lingkup Pemkab Barsel.
“Kalau ada yang ditutup-tutupi, maka hal itu akan dapat menyebabkan suatu pertanyaan di tengah masyarakat yang nantinya akan menjadi penilaian buruk,” sebutnya.
Ketua Fraksi Golkar itu mengatakan, dengan tidak ditutup-tutupinya apa yang menyangkut kinerja aparatur dalam menjalankan program kerjanya terhadap kemajuan Barsel dari tahun ke tahun, tentunya akan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, bahwa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Barsel memang betul-betul menjalankan tugasnya.
Terkait ekspose, kata dia, tentunya sangat perlu bagi kinerja SOPD di lingkup Pemkab Barsel. Ekspose, kata dia lagi, sudah tentu melalui media masa yang merupakan fungsi kontrol terhadap kinerja aparatur pemerintah itu sendiri. Itu dimaksudkan supaya diketahui secara jelas, sejauh mana fungsi dan tugas utama dari SOPD dalam menjalankan semua program kerjanya, terkait kemajuan pembangunan di Kabupaten Barsel di tahun 2018 ini.
Ketua DPD Golkar Barsel itu menyarankan agar pihak Pemerintah Daerah Barsel dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, diharapkan maksimal dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja ASN selaku aparatur pemerintah di tahun 2018, terutama dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Apabila ada SOPD yang tidak mencapai target PAD, kiranya akan ada sanksi tegas,” pintanya.
Selain itu penting untuk diketahui, jelas Hasan, persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah perlunya penanganan yang cepat oleh pejabat struktural, khususnya pejabat eselon II, III dan IV. “Mereka arus mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab akan keberhasilan tugasnya,” ucap Wakil Ketua DPRD Barsel ini. (fik).
Discussion about this post