KALAMANTHANA, Muara Teweh – Nasib pegawai tidak tetap di sejumlah sekolah SMA di Kabupaten Barito Utara yang sudah tiga bulan tak menerima honor, mendapat perhatian serius dari anggota DPRD setempat, Acep Tion.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barut itu mengatakan sangat menyesalkan penanganan tunjangan atau honorer berjalan lambat, bahkan kini sudah memasuki bulan keempat, sehingga berharap Dinas Pendidikan Kalteng segera membayarkan hak para PTT.
“Kami dari DPRD Barut meminta dinas provinsi segera menangani masalah ini sesuai dengan regulasi pemerintah pusat, agar tidak berlarut-larut karena PTT dan GTT merupakan salah satu pilar untuk menjamin kelancaran proses pendidikan,” tegas Cecep, sapaan sehari-hari politikus PAN ini.
Ia menambahkan, Pemprov Kalteng harus cepat menyelesaikan masalah ini karena menyangkut urusan perut, biaya anak sekolah, biaya keluarga, dan kebutuhan lainnya para PTT. “Jangan sampai mereka tidak bisa fokus lalu pekerjaan menjadi terganggu,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Barut, Masdulhaq, mengatakan yang dihadapi PTT di sejumlah sekolah ini bukan yang pertama kali terjadi. Masalah serupa juga pernah terjadi pada 2017 ketika honor para PTT tertunggak sampai akhir tahun akibat pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng.
“Masalah honor baik itu PTT maupun guru tidak tetap (GTT) menjadi wewenang provinsi,” katanya.
Pemkab Barito Utara sendiri bukan berarti melepas tanggung jawab sepenuhnya. Mereka tetap menganggarkan Rp500 ribu per bulan untuk PTT dan Rp1,5 juta per bulan untuk guru tidak tetap. Dari Pemkab, dana tersebut sudah diterima PTT maupun GTT.
Mereka yang tergolong sebagai PTT antara lain petugas sekuriti, penjaga sekolah, dan tukang kebun. Semestinya mereka menerima honor dari Disdik Kalteng, karena urusan SMA/sederajat telah diambil alih provinsi. Tetapi sejak Januari sampai dengan Maret 2018, tak serupiah pun honor haknya mengalir dari provinsi.
Salah seorang PTT di SMK bernama Jhon membeberkan, dia dan rekan-rekannya sudah menanyakan ke Disdik Barut, tetapi tak mendapatkan jawaban. “Disdik Barut sudah memenuhi kewajiban membayar tunjangan PTT sebesar Rp500 ribu per bulan. Itu yang kami pakai untuk bertahan hidup. Sedangkan honor dari provinsi sama sekali tidak jelas, berapa besarnya dan kapan akan dibayar,” ujarnya di Muara Teweh, Minggu (8/4/2018).
Menurut Jhon, ketidakjelasan soal honor dari provinsi sangat memberatkan bagi para PTT di Barut, karena sudah berjalan selama tiga bulan. Umumnya para PTT tidak mempunyai usaha lain, sehingga harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (mel)
Discussion about this post