KALAMANTHANA, Sampit – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Supriadi meminta pemerintah kabupaten supaya fokus membangun daerah. Soal CSR, sudahlah, serahkan saja kepada pihak ketiga.
Supriadi menginginkan pemerintah fokus ke pembangunan supaya apa yang sudah dibahas bersama DPRD Kotim pada saat pembahasan anggaran beberapa waktu lalu, tidak melebnceng dari peraturan yang sudah dibuat dan disepakati tersebut.
“Kotim memang mempunyai beragam permasalahan, terutama sengketa lahan, baik itu klaim lahan, tuntutan plasma, hingga program CSR yang baru kami rapatkan di DPRD,” ujar Supriadi.
Dirinya menilai semestinya ASN tidak perlu terlalu banyak merangkap jabatan, terlebih seorang seketaris daerah. Mestinya fokus melaksanakan program bupati saja seuai dengan apa yang sudah dibahas bersama.
“Kalau semuanya harus ditangani Sekda, ya akibatnya seperti Forum CSR itu. Tidak bisa berjalan maksimal. Akhirnya masyarakat yang dirugikan. Perusahaan pun kebingungan mau meyalurkan CSR ini kemana, mau ke kecamatan atau desa. Karena Forum CSR ini sampai saat ini regulasinya, juklak dan juknisnya, juga tidak jelas,” tegasnya.
Harusnya, menurut Supriadi, pemda mempercayakan Forum CSR ini dikelola pihak ketiga supaya pemda bisa maksimal bekerja. Pemda cukup mengawasi kenerja pihak ketika tersebut.
Dia pun mengatakan berdasarkan rapat kemarin ada banyak faktor yang menyebabkan Forum CSR ini tidak berjalan maksimal. Salah satunya yaitu ketua forum hingga anggotanya yang kebanyakan dari ASN sehingga mereka tidak bisa bekerja maksimal.
“Kita tahu ASN itu sudah ada jabatannya, tugas dan fungsinya juga jelas. Kalau merangkap jabatan tentu tidak bisa fokus. Apalagi ini menyangkut hak masyarakat yang sangat rawan sekali diselewengkan. Semestinya pemerintah daerah fokus membangun daerah dan mengelola ABPD. Cukup sebagai pengawas pelaksana (CSR). Jika tidak sesuai kan enak menindaknya,” pungkas Supriadi. (zig)
Discussion about this post