KALAMANTHANA, Sampit – Ketua Komisi II DPRD Kotim, Rudianur meminta agar hasil reses dewan menjadi acuan dalam penganggaran serta disinkronkan dengan hasil Musrenbang yang dilakukan eksekutif.
“Hasil reses dewan juga perlu diakomodir karena isinya aspirasi masyarakat. selama ini program pembangunan didominasi berasal dari eksekutif tanpa mengakomodasi kepentingan dan hasil reses yang kita lakukan,” katanya di Sampit, Senin (23/7/2018).
Menurut Rudi, setiap pembahasan anggaran di DPRD sinkronisasi hasil reses dan Musrenbang itu harus dilakukan, karena dewan sebagai wakil rakyat juga punya beban dan tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi pembangunan milik konstituennya.
Hasil reses dan Musrenbang perlu diungkapkan dalam pembahasan anggaran agar menjadi perhatian. Setidaknya dari sekian usulan masyarakat ada beberapa poin yang direalisasikan.
“Dengan terealisasinya aspirasi masyarakat diharapkan program pembangunan daerah tidak hanya dari atas ke bawah, tapi yang lebih penting aspirasi dari bawah kemudian diwujudkan melalui pembagunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat,” katanya.
politisi Golkar ini juga mengatakan, sebagai wakil rakyat, DPRD tentunya tidak ingin laporan hasil reses hanya ditumpuk di atas meja saja tanpa direalisasikan.
“Laporan dalam aspirasi masyarakat itu dibutuhkan dan menjadi salah satu unsur sebagaimana amanat undang-undang dalam membuat rencana pembangunan,” ucapnya.
Demi harmonisasi hubungan DPRD, Pemkab, dan masyarakat, legislator ini juga mengharapkan tim anggaran pemkab Kotawaringin Timur dan DPRD tanggap terhadap hasil reses yang telah disampaikan agar reses jangan hanya jadi ajang seremonial belaka.
“Sebetulnya kami tidak banyak menuntut usulan program yang kami ajukan harus disetujui semua, cukup beberapa saja,” ungkapnya.
Ia juga menyadari keterbatasan anggaran tentunya salah satu kendala dalam mengakomodir usulan program, untuk itu cukup beberapa usulan yang disetujui. (zig/ft)
Discussion about this post